Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pembubaran Paksa, Mendagri Didesak Tegur FAKI dan FKPPI

Kompas.com - 30/10/2013, 15:31 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegur Front Anti-Komunis Indonesia (FAKI) dan Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan dan Putra-putri TNI-Polri (FKPPI). Desakan ini disampaikan menanggapi pembubaran paksa sebuah diskusi di Sleman, Yogyakarta, yang dilakukan kedua ormas tersebut.

"Kami meminta Mendagri agar memberikan teguran keras kepada ormas yang melakukan tindak kekerasan atas dasar agama, ideologi, atau apa pun," ujar Wakil Ketua YLBHI Gatot Rianto saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Kedua ormas tersebut, katanya, telah melakukan pelanggaran tentang hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam konstitusi. "Perbuatan mereka jelas melanggar hak konstitusi dan hak asasi manusia. Ini juga merupakan perbuatan kriminal yang harus diproses secara hukum," imbuhnya.

Selain itu, ia juga mengatakan, pihaknya melakukan koordinasi kepada pihak kepolisian, baik Polri maupun Polda DIY, untuk mengusut secara tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia berharap tindakan tegas aparat kepolisian mencegah aksi serupa pada masa yang akan datang.

Seperti diketahui, massa dari FAKI dan FKPPI tiba-tiba merangsek masuk ke Padepokan Santi Dharma Bendungan Sidoagung, Godean, Sleman, Yogyakarta, Minggu (27/10/2013). Ketua FAKI Burhanuddin menuding pertemuan itu adalah kongres kader-kader komunis yang dihadiri keluarga dan anak-anak korban tragedi 1965.

Panitia pertemuan itu, Irina (51), membantah tudingan bahwa dirinya mengadakan kongres kader komunis. Menurutnya, pertemuan yang hanya akan dihadiri oleh 15 orang itu tidak membicarakan agenda khusus yang bermuatan politik.

"Kami juga sudah sampaikan bagi mereka yang merasa khawatir, silakan datang, duduk, dengar apa yang terjadi dalam pertemuan itu," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com