Kompas.com - 30/10/2013, 15:31 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi DEYTRI ROBEKKA ARITONANGMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegur Front Anti-Komunis Indonesia (FAKI) dan Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan dan Putra-putri TNI-Polri (FKPPI). Desakan ini disampaikan menanggapi pembubaran paksa sebuah diskusi di Sleman, Yogyakarta, yang dilakukan kedua ormas tersebut.

"Kami meminta Mendagri agar memberikan teguran keras kepada ormas yang melakukan tindak kekerasan atas dasar agama, ideologi, atau apa pun," ujar Wakil Ketua YLBHI Gatot Rianto saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Kedua ormas tersebut, katanya, telah melakukan pelanggaran tentang hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam konstitusi. "Perbuatan mereka jelas melanggar hak konstitusi dan hak asasi manusia. Ini juga merupakan perbuatan kriminal yang harus diproses secara hukum," imbuhnya.

Selain itu, ia juga mengatakan, pihaknya melakukan koordinasi kepada pihak kepolisian, baik Polri maupun Polda DIY, untuk mengusut secara tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia berharap tindakan tegas aparat kepolisian mencegah aksi serupa pada masa yang akan datang.

Seperti diketahui, massa dari FAKI dan FKPPI tiba-tiba merangsek masuk ke Padepokan Santi Dharma Bendungan Sidoagung, Godean, Sleman, Yogyakarta, Minggu (27/10/2013). Ketua FAKI Burhanuddin menuding pertemuan itu adalah kongres kader-kader komunis yang dihadiri keluarga dan anak-anak korban tragedi 1965.

Panitia pertemuan itu, Irina (51), membantah tudingan bahwa dirinya mengadakan kongres kader komunis. Menurutnya, pertemuan yang hanya akan dihadiri oleh 15 orang itu tidak membicarakan agenda khusus yang bermuatan politik.

"Kami juga sudah sampaikan bagi mereka yang merasa khawatir, silakan datang, duduk, dengar apa yang terjadi dalam pertemuan itu," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.