”Harga barang digembungkan, sementara retribusi daerah dipotong. Bila menyangkut perizinan melibatkan calo,” ujar Agus.
Bagaimana mengatasinya? Kata Agus, harus ditanamkan teknologi-teknologi, seperti e-budgeting dan e-procurement.
”PPATK juga sedang mengusulkan RUU pembatasan transaksi tunai juga transaksi menggunakan valuta asing,” katanya.
Melibatkan Kementerian Luar Negeri, PPATK juga telah menanyakan Pemerintah Singapura terkait keberadaan lembaran uang 10.000 dollar Singapura (setara Rp 85 juta).
”Di Singapura, ini tidak dipakai untuk transaksi sehari-hari, sementara di Indonesia malah untuk menyuap. Ini maksudnya apa?” ujarnya.
Baik Wayan Sudirta maupun Agus sepakat suap dan korupsi di pemda harus segera diatasi. ”Di Jawa itu, merah semua (pernah diketahui ada kasus suap). Ada juga korupsi di Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Utara, Maluku, dan Sulawesi Selatan,” ujar Agus. (RYO)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.