Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutarman Jadi Kapolri, Abraham Ingin Tak Ada Konflik Lagi

Kompas.com - 25/10/2013, 17:04 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Komisaris Jenderal Sutarman resmi menjabat Kepala Polri setelah dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10/2013). Apa harapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad sebagai mitra kerja Polri?

Abraham mengatakan, selama Polri di bawah kepemimpinan Jenderal (Pol) Timur Pradopo, KPK menjalani hubungan yang baik dengan Polri. Oleh karena itu, kata dia, Sutarman diharapkan bisa meneruskan hal tersebut.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Sutarman sebelum mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, Kamis (17/19/2013).


"Siapa pun yang terpilih jadi Kapolri, kita berharap bisa berkoordinasi, bisa bersinergi, bisa bahu-membahu bersama KPK memberantas korupsi," kata Abraham seusai menghadiri acara pelantikan Kapolri.

Ketika disinggung konflik antara KPK dan Bareskrim ketika di bawah kepemimpinan Sutarman, Abraham mengaku tidak ingin melihat peristiwa masa lalu.

Ia ingin melihat ke depan agar kedua institusi bisa bekerja sama. Tanpa ada sinergi, kata dia, akan sulit memberantas korupsi.

"Saya secara pribadi enggak ada masalah (dengan Sutarman). Kita berharap bahwa kejadian-kejadian di masa lalu tidak akan berulang," pungkas Abraham.

Seperti diberitakan, konflik KPK-Polri sudah dimulai sejak kasus Cicak Vs Buaya semasa Kabareskrim dijabat oleh Susno Duadji. Belakangan, konflik berulang ketika KPK mengusut kasus dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com