15 Juta Anggota FPI Siap Kerja Sama dengan Kepala Daerah

Kompas.com - 25/10/2013, 07:23 WIB
Ilustrasi: Polisi mengamankan unjuk rasa massa Front Pembela Islam (FPI) di depan Pusat Kebudayaan Belanda, Erasmus Huis, Jakarta Selatan, Selasa (28/9/2010).  KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Ilustrasi: Polisi mengamankan unjuk rasa massa Front Pembela Islam (FPI) di depan Pusat Kebudayaan Belanda, Erasmus Huis, Jakarta Selatan, Selasa (28/9/2010).
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Front Pembela Islam (FPI) menyambut baik pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama intensif dengan FPI. Ormas yang dipimpin Habib Rizieq itu pun menyatakan siap membantu kepala daerah.

"Di seluruh Indonesia, kami baru ada di 18 provinsi dengan anggota kurang lebih 15 juta. Itu diluar simpatisan ya. Kami siap membantu pemerintah," tegas Wasekjen DPP FPI Awid Masyhuri, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/10/2013) sore.

Awid menjelaskan ormas yang dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 tersebut sebenarnya telah melaksanakan kerja sama dengan pemerintah di berbagai bidang. Misalnya, di bidang sosial, penanggulangan bencana, dan penjagaan keamanan.

Di bidang sosial, sebut Awid, FPI cabang Pasuruan dan Purwakarta pernah menggelar program bedah rumah bagi masyarakat berekonomi lemah. Program tersebut merupakan kerja sama FPI dengan Kementerian Sosial, digelar tanpa serupiah pun pungutan dari masyarakat.


"Ingat ya, masyarakat yang dibedah rumahnya juga bukan anggota kami. Itu murni masyarakat yang tidak mampu dari sisi ekonominya," ujar dia.

Di bidang penanggulangan bencana, lanjut Awid, FPI pun terlibat aktif dalam pendistribusian bantuan untuk daerah-daerah yang dilanda bencana. Keterlibatan FPI, sebut dia, antara lain saat gempa Aceh pada 2004, gempa di Tasikmalaya dan Yogjakarta pada 2006, serta gempa di Padang pada 2009. FPI, ujar dia, tak pernah absen membantu korban bencana.

Tidak hanya itu, Awid pun mengatakan FPI terlibat langsung dalam proses penyelesaian konflik horisontal di Aceh, Ambon, dan sengketa makam Mbah Priok di Jakarta Utara. "Tinggal kita tunggu saja perkataan Mendagri ini, apakah pemerintah daerah langsung mengakomodir ormas-ormas di seluruh Indonesia," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Mendagri Gamawan Fauzi mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan FPI. Kepala daerah menurut dia seharusnya tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan. Kerja sama dengan ormas, kata Gamawan, dapat dilakukan untuk program-program yang baik.

"Kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu. Iya kan? Kerja sama untuk hal-hal yang baik," ujar Gamawan, dalam sambutan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaam Tahun 2013, di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis siang.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X