Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menjelang Penetapan Daftar Pemilih, Validitas Data Masih Saja Dipertanyakan

Kompas.com - 23/10/2013, 05:45 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sehari menjelang jadwal penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum, beberapa persoalan masih menjadi pertanyaan bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satunya, perbedaan data antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu.

"Bawaslu mendapatkan lebih dari 11 juta data pemilih bermasalah," ujar anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, dalam rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu, Selasa (22/10/2013) malam. Verifikasi yang dilakukan Bawaslu, kata dia, mendapatkan ada 171 juta pemilih, sementara KPU menyebutkan data pemilih per Senin (21/10/2013) memuat 186.127.400 pemilih.

"Angkanya tidak sinkron, kenapa bisa berbeda? Kita berbicara soal manusia yang bisa memilih," kecam Nurul. Dia khawatir permasalahan jumlah pemilih dalam DPT akan kembali terjadi pada Pemilu 2014.

Karenanya, Nurul meminta ada tenggat yang membatasi verifikasi oleh KPU dan Bawaslu sehingga hasil rekapitulasi DPT dapat segera ditetapkan. "Angka ini terus bergerak, tidak mengikat, kita mau berhenti di mana? Kematian terjadi tiap hari, angkanya menjadi tidak pasti," ujarnya.

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto juga menanyakan validitas data pemilih KPU. Ia menyoroti jumlah pemilih berkelamin lelaki yang 200.000 lebih banyak daripada pemilih perempuan.

Yandri mengatakan, data tersebut terasa janggal karena dari waktu ke waktu pemilih perempuan terdata mencapai 51 persen total pemilih. "Ini ada fenomena apa? Karena jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki," ujarnya.

Dalam rapat itu, Ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan, jumlah pemilih yang sudah masuk basis data KPU mencapai 186.127.400 orang. Mengenai jumlah pemilih lelaki yang lebih banyak daripada pemilih perempuan, Husni mengatakan saat ini penduduk lelaki di Indonesia memang lebih banyak.

Dua provinsi masih belum menyelesaikan data pemilih, yakni Papua dan Papua Barat. Rincian kekurangannya, satu kabupaten di Papua dan 11 kabupaten kota di Papua Barat. "Untuk sementara, data yang mereka (Papua Barat) kirimkan secara online adalah 714.830 pemilih," ujar dia. Bila tak ada perubahan, KPU akan menetapkan DPT pada Rabu (23/10/2013), sesuai jadwal tahapan Pemilu 2014.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Nasional
Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Nasional
Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Nasional
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Nasional
Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Nasional
Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Nasional
Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com