Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Dinkes Tangsel Serahkan Data yang Diminta KPK

Kompas.com - 22/10/2013, 16:51 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Dadang M Epid mengaku, pihaknya telah menyerahkan data yang diminta Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyelidikan proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di Tangsel tahun anggaran 2010-2012. Namun, Dadang enggan menjelaskan data atau dokumen apa saja yang dimaksud.

"Mereka minta data dan kami sudah penuhi," ujar Kepala Dinas Kesehatan Tangerang Selatan Dadang M Epid, melalui pesan singkat pada Kompas.com, Selasa (22/10/2013).

Juru Bicara KPK Johan Budi juga mengatakan, kedatangan KPK ke Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Tangsel untuk meminta keterangan dan dokumen pada sejumlah pihak Dinkes.

Informasi yang diperoleh Kompas.com, sekitar pukul 11.00 WIB, petugas KPK menyambangi kantor Dinas Kesehatan Tangsel di kompleks perkantoran Witana Harja, Pamulang. Mereka datang menggunakan tiga mobil. Di kantor Dinkes, para petugas terlihat keluar masuk gedung.

Saat keluar gedung, salah satu petugas terlihat membawa amplop merah yang belum diketahui isinya. Mobil KPK juga terlihat keluar masuk kompleks Dinkes. Tidak ada komentar yang disampaikan para petugas KPK kepada wartawan. Mereka tampak tidak mengenakan rompi KPK, namun terlihat menutupi wajahnya dengan mengenakan masker. Hingga saat ini petugas KPK masih berada di kantor Dinkes. Informasinya, petugas KPK juga mendatangi kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany di Setu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com