Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Berita Penculikan Mantan Ketum Demokrat Diusut

Kompas.com - 19/10/2013, 23:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyayangkan pemberitaan yang menyebut adanya penjemputan paksa terhadap mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Subur Budisantoso, oleh Badan Intelijen Negara (BIN).  Presiden menilai pemberitaan tersebut tidak bertanggungjawab.

Hal itu dikatakan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha melalui pesan singkat, Sabtu (19/10/2013 ) malam, menyikapi pemberitaan di media online.

Julian mengatakan, penjelasan yang diberikan Kepala BIN Marciano Norman merupakan atas perintah Presiden SBY. Masyarakat perlu diberikan penjelasan agar menjadi jelas.

Tidak boleh ada fitnah yang dibiarkan dan disebarkan tanpa pertanggungjawaban. Hukum harus ditegakkan demi kebenaran dan keadilan, kata Julian.

Seperti diberitakan, informasi yang beredar menyebutkan, Subur dijemput staf BIN pukul 9.00 Jumat ( 18/10/2013 ). Disebutkan, Kepala BIN ingin bertemu dengan Subur pukul 10.00 WIB. Namun, setelah Subur tiba di Kantor BIN di Kalibata, dia dinformasikan Kepala BIN sedang menghadap Presiden.

Dalam informasi yang beredar itu juga disebutkan Subur tidak boleh meninggalkan kantor BIN. Di hari yang sama, Subur diundang menjadi narasumber dalam dialog Dinasti versus Meritokrasi Politik yang digelar Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).

Marciano membantah hal itu. Menurutnya, BIN tidak ada kepentingan untuk bertemu Subur pada Jumat itu. Marciano juga sudah berkomunikasi dengan Subur. Ia mengaku kecewa terhadap pernyataan yang telah menyudutkan BIN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Judi 'Online' Terus Berjatuhan, DPR: Tidak Bisa Main-main Lagi

Korban Judi "Online" Terus Berjatuhan, DPR: Tidak Bisa Main-main Lagi

Nasional
Jokowi Saksikan Langsung Laga Indonesia Vs Filipina di GBK

Jokowi Saksikan Langsung Laga Indonesia Vs Filipina di GBK

Nasional
Tak Musuhi Parpol Apa pun, PKS Terbuka Gandeng PDI-P di Pilkada Jakarta

Tak Musuhi Parpol Apa pun, PKS Terbuka Gandeng PDI-P di Pilkada Jakarta

Nasional
Diingatkan DPR soal RUU Perampasan Aset yang Jadi PR, KPK: PPATK 'Leading Sector'-nya

Diingatkan DPR soal RUU Perampasan Aset yang Jadi PR, KPK: PPATK "Leading Sector"-nya

Nasional
MUI Harap Prabowo Perangi Koruptor dan Mafia di Tahun Pertama Pemerintahan

MUI Harap Prabowo Perangi Koruptor dan Mafia di Tahun Pertama Pemerintahan

Nasional
Mentan Mengaku Koordinasi dengan Jokowi soal Rencana Akuisisi Produsen Beras Asal Kamboja

Mentan Mengaku Koordinasi dengan Jokowi soal Rencana Akuisisi Produsen Beras Asal Kamboja

Nasional
Penyidik KPK Dalami Isi Hp Hasto untuk Cari Informasi Harun Masiku

Penyidik KPK Dalami Isi Hp Hasto untuk Cari Informasi Harun Masiku

Nasional
LPSK: Satu Saksi yang Minta Perlindungan adalah Terpidana Kasus Vina

LPSK: Satu Saksi yang Minta Perlindungan adalah Terpidana Kasus Vina

Nasional
Minta Perlindungan LPSK, Saksi hingga Keluarga Vina Mengaku Dapat Ancaman

Minta Perlindungan LPSK, Saksi hingga Keluarga Vina Mengaku Dapat Ancaman

Nasional
KPU Akan Rekrut KPPS Lagi untuk Gelar 20 Pemilu Ulang

KPU Akan Rekrut KPPS Lagi untuk Gelar 20 Pemilu Ulang

Nasional
Tak Perlu Bawa Koper dan Bantal Saat Armuzna, Jemaah Haji Disarankan Bawa Barang Ini

Tak Perlu Bawa Koper dan Bantal Saat Armuzna, Jemaah Haji Disarankan Bawa Barang Ini

Nasional
Kemenko Polhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Angkanya Turun 0,9 Poin

Kemenko Polhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Angkanya Turun 0,9 Poin

Nasional
Komentari Kasus Polisi Dibakar Istri, Menkominfo Diimbau Tak Asal Ucap

Komentari Kasus Polisi Dibakar Istri, Menkominfo Diimbau Tak Asal Ucap

Nasional
Dewas KPK Pelajari Laporan Kubu Hasto Terkait Penyitaan Hp oleh Penyidik

Dewas KPK Pelajari Laporan Kubu Hasto Terkait Penyitaan Hp oleh Penyidik

Nasional
Moeldoko Mengaku Tak Tahu Isi Pembicaraan Jokowi dan Para Ketum Parpol

Moeldoko Mengaku Tak Tahu Isi Pembicaraan Jokowi dan Para Ketum Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com