Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Janji Telaah Laporan soal Bupati Tasikmalaya

Kompas.com - 17/10/2013, 08:08 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji akan menelaah setiap laporan masyarakat yang masuk. Tak terkecuali, laporan dari Aliansi Kader Muda Nahdlatul Ulama Tasikmalaya mengenai dugaan penyelewengan yang dilakukan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum.

"Setiap laporan dari masyarakat, siapa pun, tentu akan ditindaklanjuti dengan melakukan telaah terlebih dahulu terhadap laporan itu," kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui pesan singkat, Rabu (16/10/2013) malam. Jika memang ditemukan indikasi permulaan untuk dugaan tindak pidana korupsi, ujar dia, KPK akan melimpahkan laporan tersebut ke tahap penyelidikan.

Laporan dari Aliansi Kader Muda NU disampaikan ke KPK pada Kamis siang. Aliansi ini memayungi GP Ansor, PMII, dan IPNU. Selain Uu, aliansi ini juga melaporkan Wakil Bupati Tasikmalaya Ade Suganto dan Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir.

Ketua GP Anshor Tasikmalaya Asep Muslim melalui selebaran yang dibagikan di Gedung KPK mengungkapkan adanya indikasi penyelewengan dalam penggunaan APBD 2012 di Kabupaten Tasikmalaya. Penyelewengan disebutkan terkait penyaluran dana hibah dan bantuan sosial serta terkait dengan biaya perjalanan dinas luar daerah.

Untuk hibah dan bansos, kata Asep, ada dana senilai Rp 29,4 miliar yang tidak jelas laporan pertanggungjawabannya. "Mekanisme penetapan penyaluran bansos dan hibah belum memadai dan penerima bantuan belum mempertanggungjawabkan bantuan yang diterimanya sebesar Rp 29,43 miliar," papar dia.

Sementara terkait biaya dinas luar daerah, laporan dibuat karena nilainya dinilai berlebihan. Untuk satu hari, sebut Asep, ada perjalanan dinas dengan pengeluaran tercatat mencapai Rp 902 juta.

"(Juga ada) realisasi biaya dinas sebesar Rp 119 juta yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban memadai," imbuh Asep. Menurut dia, laporan yang diserahkan ke KPK sudah disertai dengan bukti. Salah satu bukti itu, sebut dia, adalah data dari buku laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Nasional
Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Nasional
Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Nasional
Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Nasional
Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Nasional
Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Nasional
MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

Nasional
Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa 'Dikit' Viralkan

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Nasional
Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Nasional
Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema 'Student Loan' Imbas UKT Mahal

Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema "Student Loan" Imbas UKT Mahal

Nasional
Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com