Kompas.com - 13/10/2013, 15:27 WIB
Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto yang juga Walikota Bogor terpilih. Kompas.com/SABRINA ASRILKetua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto yang juga Walikota Bogor terpilih.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarta mengaku memiliki pengalaman dengan calo-calo perkara di Mahkamah Konstitusi. Saat terpilih sebagai Wali Kota Bogor, Bima mengaku ditawari calo agar bisa mempertahankan kemenangannya jika digugat ke MK. Imbalan yang diminta pun tak sedikit, Rp 5 miliar.

"Tawaran intens itu paling banyak datang saat sudah ada ketetapan KPU bahwa saya menang. Tiba-tiba ada orang yang saya kenal, ada juga yang tidak, menawarkan jasanya bisa mengurus perkara di MK," ujar Bima, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Minggu (13/10/2013).

Mereka, kata Bima, mengaku memiliki kedekatan dengan hakim-hakim konstitusi. Saat itu, para calo MK ini meminta uang bervariasi dengan kisaran Rp 3-5 miliar.

"Padahal saat itu, lawan politik saya masih pikir-pikir untuk menggugat hasil pilkada," ujar Bima.

Bima mengaku, sudah lama mendengar bahwa putusan sengketa pilkada di MK bisa ditentukan oleh faktor X. Ia pun memilih untuk melakukan upaya agar hasil Pemilihan Wali Kota Bogor tak sampai digugat ke MK.

"Kami pikir kalau sampai dibawa ke MK, percuma kami kampanye irit-irit uang tapi justru habis besar di MK. Akhirnya, saya memutuskan melakukan lobi-lobi politik yang sama sekali tidak dimaknai dengan lobi uang ke lawan politik lain," kata Bima.

Dalam Pilwakot Bogor, pasangan Bima Arya-Usmar Hariman dinyatakan sebagai pemenang pada 14 September lalu. Pasangan ini unggul tipis sekitar 1.755 suara atau 0,44 persen atas saingan beratnya pasangan Achmad Ru’yat- Aim Halim Permana. Pasangan Bima Arya-Usmar Hariman memperoleh suara 132.835 suara atau 33,14 persen, disusul pasangan Achmad Ru’yat-Aim Halim Hermana mendapat 131.080 suara (32,70 persen). Kemudian disusul pasangan Dody Rosadi-Untung W Maryono yang meraup 67.715 suara (16,89 persen), sedangkan pasangan Syaiful Anwar-Muztahidin meraup 43.448 suara (10,84 persen) dan posisi buncit diraih pasangan Firman Halim-Gartono 25.793 suara (6,43 persen).Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Nasional
Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Nasional
Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Nasional
Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

Nasional
Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

Nasional
Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

Nasional
Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

Nasional
Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

Nasional
Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

Nasional
Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

Nasional
Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

Nasional
Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

Nasional
Jokowi Nilai Indonesia Berhasil Kendalikan Pandemi karena Tidak Lockdown

Jokowi Nilai Indonesia Berhasil Kendalikan Pandemi karena Tidak Lockdown

Nasional
57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri, Menteri PANRB: Prosesnya Masih Panjang

57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri, Menteri PANRB: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Dituntut 12 Tahun Penjara

Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.