Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Luthfi Hasan, Bunda Putri Anak Pendiri Partai Golkar

Kompas.com - 10/10/2013, 15:03 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dicecar pertanyaan seputar sosok Bunda Putri ketika bersaksi untuk Ahmad Fathanah dalam kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi dan pencucian uang.

Awalnya, Luthfi mengaku dikenalkan oleh Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Ia mengatakan tidak tahu nama asli Bunda Putri. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pun heran dengan keterangan Luthfi. Hakim meminta Luthfi untuk jujur dan mengingatkan bahwa saksi telah disumpah sebelum persidangan.

"Coba yang logis ngomong-nya, Saudara ustaz dan sudah disumpah. Coba sekali-sekali ngomong yang jujur biar semua clear," kata hakim.

Luthfi kemudian mengungkapkan bahwa Bunda Putri adalah anak salah satu pendiri Partai Golkar. "Yang saya tahu di rumahnya ada foto bapaknya yang salah satu pendiri Partai Golkar," kata Luthfi.

Hakim kemudian menanyakan apakah Bunda Putri istri Dirjen Peternakan di Kementerian Pertanian. "Yang saya tahu dia suaminya orang asing dan sudah meninggal," jawab Luthfi.

Sebelumnya, Luthfi mengungkapkan bahwa Bunda Putri adalah orang yang sangat dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Luthfi pernah mendatangi rumah Bunda Putri di Pondok Indah, Jakarta Selatan, pasca-penangkapan Fathanah oleh KPK.

Luthfi langsung menanyakan adakah rencana reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu. Ia mengaitkan penangkapan Fathanah dengan isu kebijakan reshuffle oleh presiden. Sebab, awalnya, ia mendengar kabar ada seorang sopir menteri yang juga ditangkap KPK. Penangkapan itu diduga hanya untuk menggeser jabatan menteri dari PKS.

Menurut Luthfi, Bunda Putri memiliki informasi yang valid terkait kebijakan reshuffle karena dekat dengan SBY. Fathanah didakwa bersama-sama Luthfi menerima uang Rp 1,3 miliar dari PT Indoguna Utama terkait kepengurusan kuota impor daging sapi. Keduanya juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, dan membelanjakan harta kekayaan. Diduga, harta tersebut berasal dari tindak pidana korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com