Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

72.723 Orang Meninggal Masih Terdaftar Jadi Pemilih Pemilu

Kompas.com - 10/10/2013, 14:33 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan masih ada nama warga negara yang diketahui telah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP). Berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari Bawaslu provinsi per 4 Oktober, dari total 12.538.082 pemilih di 67 kabupaten/kota, terdapat 72.723 nama orang yang telah meninggal dunia yang masih masuk dalam daftar.

Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron menyatakan, nama-nama para pemilih yang diketahui sudah meninggal tersebut termasuk dalam lebih dari 1,7 juta data yang berpotensi tidak akurat dari total 173.685.213 pemilih.

"Bawaslu menemukan 1,7 juta pemilih yang tidak akurat yang diperoleh dengan berbagai persoalan," katanya di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu, Kabupaten Maluku Tenggara menempati urutan pertama dengan jumlah 66.807 orang meninggal dunia yang terdaftar sebagai pemilih. Beberapa kabupaten/kota juga masih terdapat pemilih jenis ini, seperti Kabupaten Takalar (439 orang), Kabupaten Gowa (398 orang), Kabupaten Sikka (363 orang), dan beberapa kabupaten/kota lainnya.

Selain pemilih meninggal dunia, dari 67 kabupaten/kota tersebut, Bawaslu juga menemukan berbagai ketidakakurasian data lainnya, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang kosong (790.641 pemilih), NIK ganda (15.767 pemilih), NIK tidak standar (167 pemilih). Selain itu, ada juga pemilih yang tidak memiliki tanggal kelahiran (1.687 pemilih), memiliki alamat yang kosong (59.986 pemilih), tidak memiliki info umur (82.794 pemilih), status perkawinan tidak jelas (53.620), TNI/Polri (432 pemilih), pemilih ganda (63.658 pemilih), dan pemilih fiktif (8 pemilih).

Seperti diketahui, berdasarkan jadwal semula, penetapan DPT tingkat kabupaten/kota rencananya akan dilakukan pada 7-13 September. Namun, penetapan DPT terpaksa diundur satu bulan karena proses pemutakhiran data pemilih sampai dengan DPSHP belum akurat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com