Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/10/2013, 23:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Daryono, sopir Ketua nonaktif Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Selasa (8/10/2013), kembali mangkir dari pemeriksaan Majelis Kehormatan MK. Ini adalah ketidakhadirannya dalam dua jadwal pemeriksaan majelis tersebut.

"Kami panggil, tapi belum berhasil. Belum bisa ditemui," aku Ketua Majelis Kehormatan MK Haryono, Selasa malam. Menurut dia, Daryono juga sudah tak bisa lagi dihubungi, keberadaannya pun tak lagi diketahui.

Sebelumnya Daryono juga tak hadir dalam jadwal pemeriksaan Majelis Kehormatan MK, Senin (7/10/2013). Haryono mengaku tak dapat mengambil tindakan atas ketidakhadiran sopir yang diduga sangat dekat hubungannya dengan Akil ini.

Majelis Kehormatan MK, ujar Akil, bukan badan yang melakukan pemeriksaan pidana dengan kewenangan memanggil paksa saksi. Satu-satunya yang bisa dijalankan majelis tersebut dengan ketidakhadiran Daryono adalah dengan tetap memeriksa saksi lain. "Tidak terhambat ketidakhadiran Daryono," tegas dia.

Daryono diketahui pula sempat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi. Namun, panggilan itu pun tak dipenuhinya. Sopir ini dinilai cukup dekat dengan Akil. Salah satu mobil milik Akil pun diketahui diatasnamakan Daryono.

Akil tertangkap tangan KPK di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, dengan dugaan menerima suap terkait penyelesaian sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Akil pun diduga menerima sejumlah suap terkait penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com