Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bosan Dengar Orang Besar Terus Korupsi...

Kompas.com - 07/10/2013, 09:10 WIB

KOMPAS.com - Penangkapan dan penahanan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang tertangkap tangan dalam kasus suap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah semakin menambah panjang daftar pejabat negara yang terjerat korupsi.

”Makin lama, negara kita makin parah karena koruptor semakin banyak. Pemerintah sekarang pun enggak bisa diharapkan lagi,” kata Sitepu (61), juru foto keliling saat ditemui di pelataran Tugu Monas, Sabtu (5/10/2013).

Juru foto di kawasan Monas sejak 1978 ini mengaku miris terhadap perilaku pejabat pemerintah yang tidak pernah jera melakukan korupsi.

”Mereka itu punya banyak titel, tetapi kenapa masih suka makan uang rakyat? Apa lagi sih yang kurang? Gaji mereka kan besar,” ujarnya.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2013). Akil yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka, diduga terlibat dalam suap pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah.
Sebagai orang kecil, dia tidak habis pikir mengapa pejabat masih tega makan uang rakyat yang seharusnya diberikan kepada rakyat supaya rakyat bisa hidup sejahtera. Kini, Sitepu pun mengaku sudah tidak lagi memiliki kepercayaan kepada pemerintah. Apa lagi saat mengetahui kasus korupsi yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

”Ini parah, belum setahun jadi Ketua MK sudah korupsi,” katanya. Akil terpilih menjadi Ketua MK pada April 2013, menggantikan Mahfud MD.

Mohammad Romli (36), penjaja minuman di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, saat ditanya soal kasus suap yang menjerat Akil Mochtar, raut mukanya juga langsung muram. ”Bosan dengar orang besar yang terus kena korupsi. Tidak ada tobatnya,” ujar pria beranak dua itu.

Romli mengetahui posisi strategis Ketua MK sebagai benteng terakhir pengawal konstitusi dan keadilan.

”Dia, kan, yang putuskan perkara-perkara pilkada. Kalau pemimpinnya saja caranya sudah kotor, apa yang akan didapat rakyat kecil macam kami ini?” kata Romli.

Untuk itu, dia berharap Akil dihukum seberat-beratnya.

”Uang korupsi yang bermiliaran itu dibagi saja kepada rakyat kecil seperti kami ini,” katanya.

Menghukum berat Akil dan koruptor lainnya juga diutarakan Rotin (38), pedagang bakso di kawasan Monas, dan Jono (50), pemilik warteg di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

”Harapan saya sebagai rakyat kecil, ya tegakkan hukum. Jangan sampai dia tertawa, padahal dia sudah curi uang masyarakat,” ujar Jono. (K01/K08)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com