Kompas.com - 01/10/2013, 10:34 WIB
Pintu gerbang rumah Bendahara PDI-P Olly Dondokambey tampak tertutup dengan portal. Rumah yang terletak di Minahasa Utara ini digeledah KPK. Kompas.com/Ronny Adolof BuolPintu gerbang rumah Bendahara PDI-P Olly Dondokambey tampak tertutup dengan portal. Rumah yang terletak di Minahasa Utara ini digeledah KPK.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil tiga pegawai Pengadilan Negeri Manado, Sulawesi Utara terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga Hambalang, Selasa (1/10/2013). Ketiga pegawai PN Manado itu adalah Kepala Sub Bagian Umum PN Manado Mourets Muaja, Panitera PN Manado Martin J. TH. Ruru, serta pegawai PN Manado Marthen Mendila.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, ketiganya akan dikonfirmasi terkait bocornya surat permintaan izin menggeledah rumah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Olly Dondokambey di Sulut yang dikirimkan KPK kepada PN Manado beberapa waktu lalu.

Surat permintaan izin geledah ini beredar salinannya di media sebelum penggeledahan dilakukan. Akhirnya, KPK batal menggeledah dua rumah yang diduga milik Olly di Jalan Manibang, Keluarahan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara.

Rencana KPK untuk memeriksa tiga pegawai PN Manado ini sudah disampaikan Juru Bicara KPK Johan Budi pada 26 September 2013. Ketika itu, Johan mengatakan bahwa pihaknya akan menelusuri indikasi menghalang-halangi proses penyidikan Hambalang dibalik insiden pembocoran rencana penggeledahan rumah Olly tersebut.

KPK akan mengusut siapa pelaku pembocoran dan motif pembocoran rencana geledah tersebut. Johan mengungkapkan, pelaku pembocoran bisa saja dijerat Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur soal menghalang-halangi penyidikan KPK. Pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Dalam kasus dugaan korupsi Hambalang, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, serta mantan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor. Adapun Olly berstatus sebagai saksi dalam kasus ini.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah rumah Olly di Minahasa Utara tak lama setelah bocornya rencana penggeledahan rumah Olly di Manado. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik KPK menyita furnitur mewah berupa meja makan dan empat kursi yang diduga sebagai pemberian dari Teuku Bagus. Dugaan ini pun kemudian dibantah Olly.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

Nasional
Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Nasional
UPDATE 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Nasional
UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

Nasional
Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X