Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerja Sama dengan Lemsaneg, KPU Klaim Tetap Independen

Kompas.com - 30/09/2013, 22:05 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta publik untuk tidak khawatir dan mencurigai kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). KPU memastikan, hal itu tidak akan mengurangi independensi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2014.

"Yang lebih penting adalah, bahwa di dalam kerja sama itu tidak mengurangi independensi dalam melaksanakan pemilu. Semua (data) masih dalam kontrol KPU," ujar Komisioner KPU Sigit Pamungkas di Gedung KPU, Senin (30/9/2013).

Dia mengakui, pihaknya tidak memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam hal pengamanan data pemilu. Menurutnya, ketidakmampuan itulah yang menjadi salah salah satu alasan KPU menggandeng Lemsaneg mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2014.

Ia mengapresiasi kekhawatiran publik soal hasil pemilu terkait pelibatan Lemsaneg. Hal itu, menurutnya, menjadi peringatan bagi KPU untuk berhati-hati dalam meindaklanjuti nota kesepahaman pihaknya dengan lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden itu.

"Itu menjadikan KPU berhati-hati benar dalam menindaklanjuti MoU ihwal keamanan data yang dimiliki KPU untuk Pemilu 2014," tukas Sigit.

Tetapi, kata dia, KPU tidak punya pilihan lain selain melibatkan Lemsaneg untuk mengamankan data pemilu. Menurutnya, publik mestinya memahami bahwa Lemsaneg mempunyai kewenangan mengamankan data. Lemsesneg juga bisa diawasi berbagai pihak.

"Lembaga mana yang lain yang bisa mengamankan data? Justru nanti kalau kami minta tolong pada civil society, media Anda curiga," kilahnya.

Sigit memastikan, terkait penyelenggaraan pemilu, Lemsaneg hanya bertanggung jawab kepada KPU. "Ketika mereka bekerja atas tugas yang diberikan KPU, maka (Lemsaneg) bertanggung jawab ke KPU atas apa sudah yang dikerjasamakan. Mereka harus tunduk ke KPU. MoU hanya memudahkan komunikasi, makanya kita meminta bantuan," kata Sigit.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menambahkan, sebaiknya publik juga harus tahu, peran Lemsaneg terkait pada proteksi data saja. "Akses publik tetap akan terjaga. Bila perlu ada lembaga ketiga, di mana KPU juga bekerja sama dengan BPPT, UI, ITB dan lainnya," terang Ferry.

KPU meminta bantuan Lemsaneg untuk menjaga penyampaian hasil pemungutan suara Pemilu 2014. Selain dengan pengamanan sistem informasi dan teknologi milik KPU, Lemsaneg juga menerjunkan anggotanya di beberapa daerah.

"Jadi, nanti semua perolehan hasil pemungutan suara dari TPS (tempat pemungutan suara) itu kami kirim melalui jalur yang paling aman. Tidak akan disadap, diretas, dimanipulasi, dan diubah-ubah," ujar Kepala Lemsaneg Mayjen TNI Djoko Setiadi usai penandatangan nota kesepahaman dengan KPU, Selasa (24/9/2013) di Gedung KPU, Jakarta.

Ia menyatakan, hasil perolehan suara merupakan hal terpenting dalam proses pemungutan suara. Penjagaan oleh pihaknya, ujar Djoko, untuk menjamin rekapitulasi perolehan suara di setiap tingkatan sama.

"Jadi hasil perolehan di titik TPS harus sama dengan yang sampai di pusat. Itu yang kami jaga," lanjutnya.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia Said Salahudin mengatakan, nota kesepahaman antara KPU dengan Lemsaneg menguntungkan Partai Demokrat (PD). Pasalnya, Lemasaneg bertanggung jawab langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina PD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com