Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Profil 10 Kandidat Dirjen Pemasyarakatan (Bagian 4)

Kompas.com - 26/09/2013, 19:31 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemberitaan mengenai institusi pemasyarakatan, terutama akhir-akhir ini, dipenuhi nuansa buram. Mulai dari jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas, beredarnya telepon gengam bahkan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, sampai beragam peristiwa kerusuhan yang tak jarang memakan korban jiwa.

Segala tantangan tersebut menghadang 10 kandidat yang kini tengah menjalani seleksi terbuka untuk menjadi Dirjen Pemasyarakatan. Mereka adalah Adrianus E Meliala, F Haru Tamtomo, Gunarso, Handoyo Sudradjat, I Wayan Sukerta, Ma’mun, Mohammad Ghazalie, Rusdianto, Yon Suharyono, dan Y Ambeg Paramarta  (baca: 10 Calon Dirjen Pemasyarakatan Lolos Tes Tertulis).

Berikut adalah bagian terakhir dari empat tulisan tentang profil para kandidat Dirjen Pemasyarakatan yang kini masih menjalani seleksi terbuka. Masukan mengenai rekam jejak para kandidat dapat disampaikan melalui nomor telepon 081392003339 atau e-mail: pansel.dirjenpas@kemenkumham.go.id

9. F Haru Tamtomo

Haru adalah sosok sederhana kelahiran Bandung pada 1959. Baginya, integritas adalah prinsip yang menjadi modal dasar untuk membangun pemasyarakatan yang lebih bermartabat. Kakanwil Sulawesi Selatan ini dikenal memiliki konsen membenahi pemasyarakatan.

Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba misalnya, Haru mengusulkan resep pemisahan antara bandar, pengedar, dan pecandu. Dia pun memprioritaskan rehabilitasi bagi pecandu, alih-alih di penjara. Sedangkan untuk pengawasan, Haru mengedepankan pengoptimalan teknologi.

Terkait masih maraknya telepon genggam dan pungutan liar di lembaga pemasyarakatan atau rutan, Haru berpendapat persoalan dasarnya adalah integritas. Untuk itu, menurut dia yang perlu dibangun adalah sistem kerja dan sistem pengawasan yang efektif, serta penghargaan dan hukuman yang tegas dan konsisten. Haru juga berpendapat jabatan kalapas dan karutan seharusnya melewati uji kelayakan dan kepatutan, karena jabatan itu yang akan menentukan perbaikan di lapas dan rutan.

Setiap kali menerima honor dari kegiatan di luar gaji, saat menjadi narasumber misalnya, Haru juga diketahui selalu langsung menyetorkannya ke bendahara kantor. Uang honor tersebut dia persilakan dipakai untuk memenuhi kebutuhan kantor, seperti menjamu tamu atau perpisahan pegawai.

Berdasarkan LHKPN di akhir 2011, total kekayan Haru tercatat Rp 404,368 juta, terdiri atas harta bergerak berupa mobil senilai Rp 135 juta, harta setara kas senilai Rp 256,258 juta, dan harta bergerak lain senilai Rp 13,11 juta.

10. Yon Suharyono

Kakanwil Kemenkumham Bengkulu kelahiran Cirebon pada 1956 ini melanjutkan kuliah sarjana dan magister hukum di Universitas Indonesia setelah menamatkan Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Sebelum menempati jabatan sekarang, dia adalah Kepala Pusat Pengembangan Teknik BPSDM Kemenkumham dan Kadiv Pemasyarakatan Kalsel.

Ketua Senat AKIP 1979/1980 ini pernah menjadikan Lapas Ciamis meraih penghargaan dari Menkumham atas penerapan program “Bebas Peredaran Uang” ketika menjabat sebagai Kalapas. Dalam makalahnya, Yon menceritakan pengalamannya ketika menangani ancaman kerusuhan yang dimotori kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara.

Pencegahan kerusuhan itu dilakukannya dengan memanggil salah satu pimpinan GAM dan berbicara empat mata di dalam masjid. Pembicaraan itu efektif menggagalkan kerusuhan yang semula direncanakan dimulai pada waktu subuh.

Berdasarkan LHKPN 2011, total kekayaan Yon tercatat Rp 1,701 miliar, dengan harta tidak bergerak senilai Rp 480,811 juta, harta bergerak Rp 386 juta, asuransi senilai Rp 230,722 juta, dan harta setara kas Rp 604,024 juta.

Selesai.

Sebelumnya...
Inilah Profil 10 Kandidat Dirjen Pemasyarakatan (Bagian 1)
Inilah Profil 10 Kandidat Dirjen Pemasyarakatan (Bagian 2)
Inilah Profil 10 Kandidat Dirjen Pemasyarakatan (Bagian 3)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Nasional
Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Nasional
Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Nasional
Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Nasional
Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com