Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim Tak Izinkan Jaksa Putar Rekaman Ayu Azhari-Fathanah

Kompas.com - 26/09/2013, 16:10 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa penuntut umum KPK berencana memutar rekaman pembicaraan artis Ayu Azhari dengan terdakwa Ahmad Fathanah dalam sidang kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (26/9/2013). Namun, hal ini batal dilakukan karena hakim tidak mengizinkan.

"Izin Yang Mulia, putar rekaman pembicaraan Ayu dan terdakwa (Fathanah)," ujar Jaksa Guntur Ferry.

Izin memutar rekaman itu dikatakan Guntur setelah Ayu mengaku tidak ada hubungan asmara dengan Fathanah. Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango menilai pertanyaan jaksa di luar konteks kasus atau lebih mengarah pada hubungan pribadi.

Jaksa Muhibudin pun langsung menimpalinya. Menurutnya, rekaman itu dapat menjadi bukti pemberian uang dari Fathanah pada Ayu terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. "Yang Mulia, ini berkaitan dengan pemberian uang. Kami tidak bermaksud membuat persidangan di luar konteks dengan membuka hubungan pribadi," kata Muhibuddin.

Pertanyaan jaksa mengenai hubungan asmara sempat diprotes kuasa hukum terdakwa. Ketua Majelis Hakim kemudian meminta Ayu kembali menjelaskan hubungannya dengan Fathanah. "Hubungan asmara tidak, Pak. Tapi kalau artis biasa mem-follow up pekerjaan dengan bahasa merayu-rayu, itu penilaian seperti mata saya sayu," jawab wanita bernama lengkap Khadijah Azhari itu.

Mengetahui jaksa ingin memutar rekaman pembicaraannya dengan Fathanah, Ayu langsung menjelaskan panjang lebar. "Tapi kalau suara mendesah mungkin suara saya pelan karena perempuan. Mungkin kalau artis panggilan sayang, Abang, hal yang sudah terbiasa," lanjut Ayu.

Dengan penjelasan Ayu itu, hakim menilai rekaman yang akan diputar jaksa hanya pembicaraan pribadi yang tidak perlu diumbar ke publik. "Dengan pemahaman seperti ini kami rasa jaksa tidak perlu memutarkan," ujar Nawawi.

Ayu Azhari diminta bersaksi karena disebut menerima sejumlah uang dari Fathanah di antaranya 800 dollar AS dan 1.000 dollar AS pada November 2012. Fathanah juga pernah memberikan uang kepada Ayu sebagai uang muka untuk tampil dalam acara terkait Partai Keadilan Sejahtera. Ayu selalu menjelaskan bahwa uang yang diterimanya dari Fathanah merupakan honor kerja.

Sementara itu, jaksa meminta keterangan Ayu untuk membuktikan dugaan tindak pencucian uang yang dilakukan Fathanah. Dalam kasus ini, Fathanah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Fathanah didakwa bersama-sama Luthfi menerima uang Rp 1,3 miliar dari PT Indoguna Utama terkait kepengurusan kuota impor daging sapi.

Dia juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, dan membelanjakan harta kekayaan yang nilainya mencapai Rp 34 miliar dan 89.321 dollar AS. Diduga, harta tersebut berasal dari tindak pidana korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com