Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Soal Mobil Murah, Jokowi Tak Membangkang dari Pemerintah Pusat

Kompas.com - 25/09/2013, 11:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak membangkang dari kebijakan pemerintah pusat terkait mobil murah. Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, Jokowi hanya menyuarakan aspirasi rakyat yang menolak kebijakan itu.

"Ini soal rakyat. Aspirasinya berdasarkan kemauan publik yang disampaikan Jokowi, Ganjar, dan bahkan Ridwan Kamil," ujar Maruarar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Maruarar menampik tudingan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan yang menyebut Jokowi hanya melakukan pencitraan dengan menolak kebijakan mobil murah. Ramadhan juga mengatakan, Jokowi telah membangkang pemerintah dan mengkritik cara PDI Perjuangan mendidik para kadernya yang kini menjadi kepala daerah.

"Kalau PDI Perjuangan dikritik, penolakan dari kepala daerah ini kan disampaikan bukan hanya kader kami, tapi juga partai lain seperti Ridwan Kamil. Saya dengar daerah-daerah sudah sangat padat penduduknya, dan makin macet," kata Maruarar.

Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan, penolakan terhadap mobil murah ini sama sekali tidak terkait dengan kepentingan partai. "Kami yakin kepala daerah lain akan menyampaikan hal yang sama, kalau tidak nanti tidak akan dipercaya oleh rakyatnya," ungkapnya.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan.
Tudingan Demokrat

Sebelumnya, Ramadhan Pohan mengkritik penolakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terhadap kebijakan mobil murah. Ramadhan menilai Jokowi terlalu emosional menolak kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia pun menuding penolakan Jokowi hanya untuk pencitraan.

“Masalah mobil murah di RI itu bisa ditentang kebijakan pusat! Bagaimana penjelasaanya pemerintah daerah menolak. Saya melihat Ahok lebih rasional soal ini dibandingkan Jokowi,” ujar Ramadhan di Kompleks Parlemen, Senin (23/9/2013).

Menurut Ramadhan, keberadaan mobil murah sudah cukup baik karena mobil-mobil tersebut ramah lingkungan. Sementara terkait dampak kemacetan yang timbul dari adanya mobil-mobil murah ini, Ramadhan menuturkan pemerintah provinsi tetap perlu menjalankan antisipasi regulasi menangani macet.

"Yang dilakukan Jokowi saya paham, beliau sedang berkampanye. Beliai itu sedang penciyraan. Itu silakan aja. Tapi ya mbok ada tempatnya. Kenapa Ahok itu lebih rasional?" ujar Ramadhan.

Selain Jokowi, Ramadhan juga mengaku tak habis pikir dengan penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jokowi dan Ganjar adalah kader PDI Perjuangan.

"Saya bingung bagaimana Bu Mega (ketua umum PDI Perjuangan) mengajari para kepala daerahnya. Saya bayangkan kalau Bu Mega jadi Presiden, terus kepala daerahnya beda-beda, ini kan enggak bener," kata Ramadhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com