"Ini soal rakyat. Aspirasinya berdasarkan kemauan publik yang disampaikan Jokowi, Ganjar, dan bahkan Ridwan Kamil," ujar Maruarar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Maruarar menampik tudingan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan yang menyebut Jokowi hanya melakukan pencitraan dengan menolak kebijakan mobil murah. Ramadhan juga mengatakan, Jokowi telah membangkang pemerintah dan mengkritik cara PDI Perjuangan mendidik para kadernya yang kini menjadi kepala daerah.
"Kalau PDI Perjuangan dikritik, penolakan dari kepala daerah ini kan disampaikan bukan hanya kader kami, tapi juga partai lain seperti Ridwan Kamil. Saya dengar daerah-daerah sudah sangat padat penduduknya, dan makin macet," kata Maruarar.
Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan, penolakan terhadap mobil murah ini sama sekali tidak terkait dengan kepentingan partai. "Kami yakin kepala daerah lain akan menyampaikan hal yang sama, kalau tidak nanti tidak akan dipercaya oleh rakyatnya," ungkapnya.
Sebelumnya, Ramadhan Pohan mengkritik penolakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terhadap kebijakan mobil murah. Ramadhan menilai Jokowi terlalu emosional menolak kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia pun menuding penolakan Jokowi hanya untuk pencitraan.
“Masalah mobil murah di RI itu bisa ditentang kebijakan pusat! Bagaimana penjelasaanya pemerintah daerah menolak. Saya melihat Ahok lebih rasional soal ini dibandingkan Jokowi,” ujar Ramadhan di Kompleks Parlemen, Senin (23/9/2013).
Menurut Ramadhan, keberadaan mobil murah sudah cukup baik karena mobil-mobil tersebut ramah lingkungan. Sementara terkait dampak kemacetan yang timbul dari adanya mobil-mobil murah ini, Ramadhan menuturkan pemerintah provinsi tetap perlu menjalankan antisipasi regulasi menangani macet.
"Yang dilakukan Jokowi saya paham, beliau sedang berkampanye. Beliai itu sedang penciyraan. Itu silakan aja. Tapi ya mbok ada tempatnya. Kenapa Ahok itu lebih rasional?" ujar Ramadhan.
Selain Jokowi, Ramadhan juga mengaku tak habis pikir dengan penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jokowi dan Ganjar adalah kader PDI Perjuangan.
"Saya bingung bagaimana Bu Mega (ketua umum PDI Perjuangan) mengajari para kepala daerahnya. Saya bayangkan kalau Bu Mega jadi Presiden, terus kepala daerahnya beda-beda, ini kan enggak bener," kata Ramadhan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.