Kompas.com - 25/09/2013, 11:22 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah) dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kanan) blusukan ke Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2013). Bank Indonesia memberikan bantuan berupa fasilitas meja dan kursi bagi pedagang makanan di lantai dasar. KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah) dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kanan) blusukan ke Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2013). Bank Indonesia memberikan bantuan berupa fasilitas meja dan kursi bagi pedagang makanan di lantai dasar.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak membangkang dari kebijakan pemerintah pusat terkait mobil murah. Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, Jokowi hanya menyuarakan aspirasi rakyat yang menolak kebijakan itu.

"Ini soal rakyat. Aspirasinya berdasarkan kemauan publik yang disampaikan Jokowi, Ganjar, dan bahkan Ridwan Kamil," ujar Maruarar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Maruarar menampik tudingan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan yang menyebut Jokowi hanya melakukan pencitraan dengan menolak kebijakan mobil murah. Ramadhan juga mengatakan, Jokowi telah membangkang pemerintah dan mengkritik cara PDI Perjuangan mendidik para kadernya yang kini menjadi kepala daerah.

"Kalau PDI Perjuangan dikritik, penolakan dari kepala daerah ini kan disampaikan bukan hanya kader kami, tapi juga partai lain seperti Ridwan Kamil. Saya dengar daerah-daerah sudah sangat padat penduduknya, dan makin macet," kata Maruarar.

Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan, penolakan terhadap mobil murah ini sama sekali tidak terkait dengan kepentingan partai. "Kami yakin kepala daerah lain akan menyampaikan hal yang sama, kalau tidak nanti tidak akan dipercaya oleh rakyatnya," ungkapnya.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan.
Tudingan Demokrat

Sebelumnya, Ramadhan Pohan mengkritik penolakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terhadap kebijakan mobil murah. Ramadhan menilai Jokowi terlalu emosional menolak kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia pun menuding penolakan Jokowi hanya untuk pencitraan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Masalah mobil murah di RI itu bisa ditentang kebijakan pusat! Bagaimana penjelasaanya pemerintah daerah menolak. Saya melihat Ahok lebih rasional soal ini dibandingkan Jokowi,” ujar Ramadhan di Kompleks Parlemen, Senin (23/9/2013).

Menurut Ramadhan, keberadaan mobil murah sudah cukup baik karena mobil-mobil tersebut ramah lingkungan. Sementara terkait dampak kemacetan yang timbul dari adanya mobil-mobil murah ini, Ramadhan menuturkan pemerintah provinsi tetap perlu menjalankan antisipasi regulasi menangani macet.

"Yang dilakukan Jokowi saya paham, beliau sedang berkampanye. Beliai itu sedang penciyraan. Itu silakan aja. Tapi ya mbok ada tempatnya. Kenapa Ahok itu lebih rasional?" ujar Ramadhan.

Selain Jokowi, Ramadhan juga mengaku tak habis pikir dengan penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jokowi dan Ganjar adalah kader PDI Perjuangan.

"Saya bingung bagaimana Bu Mega (ketua umum PDI Perjuangan) mengajari para kepala daerahnya. Saya bayangkan kalau Bu Mega jadi Presiden, terus kepala daerahnya beda-beda, ini kan enggak bener," kata Ramadhan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas 'Hacker' Brasil

Saat Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas 'Hacker' Brasil

Nasional
5 Fakta Tabrakan LRT di Cibubur, Diduga Human Error hingga Dirut INKA Minta Maaf

5 Fakta Tabrakan LRT di Cibubur, Diduga Human Error hingga Dirut INKA Minta Maaf

Nasional
Mensesneg Era SBY, Sudi Silalahi, Tutup Usia

Mensesneg Era SBY, Sudi Silalahi, Tutup Usia

Nasional
Menlu: Pandemi Belum Berakhir, Kasus Covid-19 Global Kembali Naik

Menlu: Pandemi Belum Berakhir, Kasus Covid-19 Global Kembali Naik

Nasional
Personel ILO TNI Terima Tanda Kehormatan dari Filipina

Personel ILO TNI Terima Tanda Kehormatan dari Filipina

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Jubir Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk Kuwait | Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk AS

[POPULER NASIONAL] Eks Jubir Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk Kuwait | Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk AS

Nasional
Semangat Persatuan, Senjata Tercanggih untuk Pertahanan Negara

Semangat Persatuan, Senjata Tercanggih untuk Pertahanan Negara

Nasional
Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Penggunaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang 'Scanning'

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Penggunaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang "Scanning"

Nasional
Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Nasional
Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.