KPU Wajib Buka Data Pemilih ke Pemerintah, DPR, dan Bawaslu

"Kami minta KPU mengecek keseluruhan data pemilih. DPT (daftar pemilih tetap, red) bisa ditetapkan dan diumumkan kepada publik sepanjang diyakini akurasinya tinggi. Ya (sebelum ditetapkan) harus ditunjukkan dulu kepada DPR dan pemerintah), termasuk juga kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo usai rapat tertutup antara DPR, Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu, Rabu (25/9/2013), di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat.

Arif menekankan hal itu untuk memastikan akurasi daftar pemilih yang seyogianya ditetapkan 23 OKtober 2013 mendatang. Akurasi itu berarti, kata dia, tidak ada lagi data ganda atau satu pemilih tercatat lebih dari satu kali. "Dan, (saat ini) masih ada warga negara yang berkategori pemilih yang belum terdaftar. Itu tugas KPU memasukkannya dalam daftar pemilih," tegas anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu.

KPU, ujar Arif, akan terus diajak untuk membuktikan bahwa mereka telah memperbaiki atau memutakhirkan data pemilih. "Dan bisa meyakinkan semua pihak, baik pemerintah maupun Komisi II DPR, bahwa proses pemutakhiran berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan hasilnya adalah DPT yang akurat," tutur dia.

Untuk lebih memastikan akurasi data pemilih, kata Arif, DPR bersama pemerintah dan Bawaslu akan terjun langsung ke lapangan untuk mengecek daftar pemilih di daerah dan proses pemutakhirannya. Pengecekan, ujar dia, akan dilakukan secara acak.

Arif berharap persoalan karut-marut DPT pada Pemilu 2009 tidak terulang. Apalagi, ujar dia, persoalan DPT juga akan berimbas pada masalah penyediaan logistik pemilu, rekapitulasi suara, hingga penghitungan alokasi kursi DPR untuk para peserta pemilu.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, kementeriannya juga turut menguji akurasi data pemilih yang diperbarui KPU. "Kami cek, apakah data KPU itu sudah masuk ke sistem. Kami cek sampai dijamin akurasinya," ujar dia pada kesempatan yang sama.