KPU Wajib Buka Data Pemilih ke Pemerintah, DPR, dan Bawaslu

Kompas.com - 25/09/2013, 07:29 WIB
Daftar Pemilih Sementara Situs KPUDaftar Pemilih Sementara
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA,KOMPAS.com — Banyak pihak masih meragukan akurasi dan kesahihan daftar pemilih yang dimutakhirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karenanya, KPU diminta membuka dan membuktikan akurasi data pemilih itu di hadapan pemerintah, DPR, dan Badan Pengawas Pemilu, sebelum menetapkannya.

"Kami minta KPU mengecek keseluruhan data pemilih. DPT (daftar pemilih tetap, red) bisa ditetapkan dan diumumkan kepada publik sepanjang diyakini akurasinya tinggi. Ya (sebelum ditetapkan) harus ditunjukkan dulu kepada DPR dan pemerintah), termasuk juga kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo usai rapat tertutup antara DPR, Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu, Rabu (25/9/2013), di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat.

Arif menekankan hal itu untuk memastikan akurasi daftar pemilih yang seyogianya ditetapkan 23 OKtober 2013 mendatang. Akurasi itu berarti, kata dia, tidak ada lagi data ganda atau satu pemilih tercatat lebih dari satu kali. "Dan, (saat ini) masih ada warga negara yang berkategori pemilih yang belum terdaftar. Itu tugas KPU memasukkannya dalam daftar pemilih," tegas anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu.

KPU, ujar Arif, akan terus diajak untuk membuktikan bahwa mereka telah memperbaiki atau memutakhirkan data pemilih. "Dan bisa meyakinkan semua pihak, baik pemerintah maupun Komisi II DPR, bahwa proses pemutakhiran berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan hasilnya adalah DPT yang akurat," tutur dia.

Untuk lebih memastikan akurasi data pemilih, kata Arif, DPR bersama pemerintah dan Bawaslu akan terjun langsung ke lapangan untuk mengecek daftar pemilih di daerah dan proses pemutakhirannya. Pengecekan, ujar dia, akan dilakukan secara acak.

Arif berharap persoalan karut-marut DPT pada Pemilu 2009 tidak terulang. Apalagi, ujar dia, persoalan DPT juga akan berimbas pada masalah penyediaan logistik pemilu, rekapitulasi suara, hingga penghitungan alokasi kursi DPR untuk para peserta pemilu.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, kementeriannya juga turut menguji akurasi data pemilih yang diperbarui KPU. "Kami cek, apakah data KPU itu sudah masuk ke sistem. Kami cek sampai dijamin akurasinya," ujar dia pada kesempatan yang sama.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPD Sayangkan Pembahasan RUU IKN Tergesa-gesa

DPD Sayangkan Pembahasan RUU IKN Tergesa-gesa

Nasional
Aturan Operasional Mal PPKM Level 1-3 di Jawa-Bali Hingga 24 Januari 2022

Aturan Operasional Mal PPKM Level 1-3 di Jawa-Bali Hingga 24 Januari 2022

Nasional
Kata Kemenkes soal Temuan Satu Kasus Varian Lokal di Jawa Timur

Kata Kemenkes soal Temuan Satu Kasus Varian Lokal di Jawa Timur

Nasional
Laporkan Pelapor Gibran-Kaesang ke Polisi, JoMan Coreng Citra Jokowi

Laporkan Pelapor Gibran-Kaesang ke Polisi, JoMan Coreng Citra Jokowi

Nasional
Prajurit TNI AD Tewas Dikeroyok, Panglima Andika: Kami Ingin Keadilan

Prajurit TNI AD Tewas Dikeroyok, Panglima Andika: Kami Ingin Keadilan

Nasional
TNI Kawal Kasus Prajurit Tewas di Jakut, Panglima Andika: Kami Monitor, Tidak Intervensi

TNI Kawal Kasus Prajurit Tewas di Jakut, Panglima Andika: Kami Monitor, Tidak Intervensi

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Nasional
Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

Nasional
Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Nasional
Asal-usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa-sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Asal-usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa-sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

Nasional
PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

Nasional
Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Nasional
Kejagung Terima Berkas Emirsyah Satar dari KPK, Bisa Jadi Bukti Usut Korupsi Garuda Indonesia

Kejagung Terima Berkas Emirsyah Satar dari KPK, Bisa Jadi Bukti Usut Korupsi Garuda Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.