Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/09/2013, 14:46 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menjawab semua kritik yang ditujukan anggota Komisi III kepadanya. Sebelumnya, anggota Komisi III, di antaranya Syarifudin  Sudding, Ahmad Yani, Desmond J Mahesa, dan Bambang Soesatyo, menolak pengangkatan Ruhut sebagai Ketua Komisi III. Argumentasi penolakan disampaikan menjelang pelantikan Ruhut, Selasa (24/9/2013), di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dengan gaya khasnya, Ruhut melancarkan serangan balik kepada para pengkritiknya. Ia mengungkit soal jasanya saat peradilan terkait kasus HAM yang menjerat pendiri Partai Hanura, Wiranto.

"Saya sayang sama Sudding, sahabat saya. Tapi tahukah kau, kalau tidak ada si Poltak, akan jadi apa Wiranto sekarang? Pak Wiranto, lihat inilah kader Anda, Sudding," kata Ruhut.

Ruhut menyebutkan, saat itu dia menjadi tim pengacara Wiranto. Wiranto, kata Ruhut, bahkan sempat berterima kasih kepadanya karena berhasil memenangi tuduhan atas kasus HAM. Tak terima dengan cara Ruhut, Sudding lalu melakukan interupsi.

"Apa-apaan ini? Tidak ada relevansinya! Jangan bawa persoalan klien kita masing-masing dalam forum ini!" tukas Sudding.

"Ehhh.... Tunggu dulu. Ini semua ada kaitannya. Kalau tidak ada Wiranto, tidak ada Hanura, dan tidak akan ada Sudding di Komisi III sekarang," balas Ruhut yang disambut dengan gelak tawa seisi ruangan.

Ruhut juga menceritakan soal pengalamannya dengan Wiranto. Sudding terus-menerus melakukan interupsi. Priyo lalu meminta agar Ruhut mempersingkat ceritanya. Meski diminta singkat, akhirnya Ruhut tetap panjang lebar bercerita selama 10 menit.

Ruhut ditunjuk Partai Demokrat menggantikan Gede Pasek Suardika menjadi Ketua Komisi III DPR. Rencananya, hari ini Ruhut akan dilantik oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Namun, saat rapat dibuka, interupsi langsung dilontarkan. Sejumlah anggota menolak pelantikan itu dan mempertanyakan kemampuan Ruhut memimpin komisi yang membidangi politik dan hukum tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com