Kompas.com - 22/09/2013, 17:18 WIB
Marten Boiliu menunjukkan putusan uji materiil Pasal 96 UU Ketenagakerjaan yang permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, di kediamannya, di Jalan Wibawa Mukti RT 01/18 Nomor 137, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Sabtu (21/9/2013). Marten yang berprofesi sebagai kepala satpam ini seorang diri mengajukan permohonan uji materiil Pasal 96 UU Ketenagakerjaan ke MK dan ternyata permohonannya dikabulkan. Tribunnews/Imanuel Nicolas ManafeMarten Boiliu menunjukkan putusan uji materiil Pasal 96 UU Ketenagakerjaan yang permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, di kediamannya, di Jalan Wibawa Mukti RT 01/18 Nomor 137, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Sabtu (21/9/2013). Marten yang berprofesi sebagai kepala satpam ini seorang diri mengajukan permohonan uji materiil Pasal 96 UU Ketenagakerjaan ke MK dan ternyata permohonannya dikabulkan.
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com — Marten Boiliu, seorang petugas keamanan (satuan pengamanan/satpam), menang melawan negara di Mahkamah Konstitusi (MK). Bukan untuk dirinya sendiri, kemenangannya juga menjadi kemenangan ribuan buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa pesangon. Siapa sangka, perjuangannya dia lakukan seorang diri dari rumah kecil yang dikontraknya di Bekasi, Jawa Barat.

Perjuangan Marten dimulai ketika dia dan tidak kurang dari 3. 000 buruh PT Sandy Putra Makmur (SPM) di-PHK secara sepihak tanpa alasan dan tanpa pesangon pada 30 Juni 2009. Padahal, dia bekerja sejak 15 Mei 2002. "Selama itu saya dipekerjakan dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (kerja kontrak).  Perjanjian itu diperpanjang terus. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian itu maksimal tiga tahun," jelas Marten saat ditemui di kampusnya di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta Timur. Marten saat ini bekerja sambil kuliah hukum di UKI.

Berdasar UU Ketenagakerjaan, untuk pekerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tidak tertentu, jika sudah bekerja melewati masa tiga tahun, pekerja harusnya sudah diangkat sebagai karyawan tetap.

Dengan status pegawai kontrak itu, Marten dan lebih dari 3.000 karyawan PT SPM yang dipekerjakan untuk PT Telekomunikasi (Telkom) Divisi Regional (Divre) 2 dipecat secara sepihak. Marten kemudian bekerja di PT Graha Sarana Duta, tetapi tetap menjadi satpam yang ditugaskan di PT Telkom.

Pada 2012, baru terpikir oleh pria kelahiran Soe, Nusa Tenggara Timur, itu untuk memperjuangkan hak pesangonnya dari PT SPM. "Tapi saya kan harus mempelajari dulu, jangan sampai perjuangan saya sia-sia," lanjutnya.

Pasalnya, kata dia, setelah mempelajari banyak kasus serupa bahkan hingga yang ditangani Mahkamah Agung (MA), pihak buruh selalu kalah.

Lagi pula, berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan, masa kedaluwarsa tuntutan pembayaran upah pekerja atau buruh maksimal dua tahun jika terkena PHK. Marten tentu tidak ingin mengalami kekalahan yang sama dengan buruh-buruh lainnya. "Jadi, ketentuan Pasal 96 itu harus dibatalkan dulu. Karena ketentuan itu yang membuat gugatan para buruh ditolak di PHI (pengadilan hubungan industrial),"

Maka, bermodal nekat dan ilmu yang diperolehnya saat kuliah, lelaki kelahiran 1974 itu mengajukan judicial review (JR) ke MK agar para hakim membatalkan ketentuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan. Dengan didukung buku-buku hukum yang tidak banyak yang dia simpan di rumahnya di Jalan Selatan 8, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Marten menyusun gugatannya.

Dari rumah kontrakan berukuran sekitar 7 x 4 meter persegi itu dia susun strategi perjuangannya. Dari rumah itulah dia mendaftarkan gugatannya pada September 2012 lalu.

Lama waktu berlalu, tidak juga ada kabar soal gugatannya. "Saya sempat pesimistis. Di sisi lain, reaksi teman-teman juga beragam. Ada yang mendukung, tapi tidak sedikit yang pesimistis bahkan mencibir. Ya, apalah saya ini. Seorang mahasiswa yang bekerja sebagai satpam, berjuang sendiri tanpa didampingi advokat," katanya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Nasional
UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

Nasional
UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Nasional
Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Nasional
Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Nasional
Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Nasional
IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

Nasional
Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Nasional
 UPDATE 14 April: Tambah 5.747, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.431.892 Orang

UPDATE 14 April: Tambah 5.747, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.431.892 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Bertambah 124, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 42.906 Orang

UPDATE 14 April: Bertambah 124, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 42.906 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X