Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkap Segera Identitas Anggota DPR yang Menyuap Terkait Seleksi Hakim Agung

Kompas.com - 20/09/2013, 16:16 WIB
Ariane Meida

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan (KMSPP) meminta Komisi Yudisial (KY) segera mengungkap identitas anggota Komisi III DPR yang disebutkan mencoba untuk menyuap terkait seleksi calon hakim agung serta segera melaporkannya ke Badan Kehormatan DPR RI. Direktur Advokasi YLBHI, Bahrain, yang tergabung dalam koalisi ini mengatakan, KY harus sesegera mungkin membeberkan detail dugaan suap tersebut kepada DPR dan publik agar calon hakim agung tersebut tidak diloloskan.

"Kalau kelamaan, integritas KY yang kita pertanyakan," kata Bahrain dalam konferensi pers Penyikapan Masyarakat Sipil Terkait Dugaan Mafia Peradilan dalam Seleksi Calon Hakim Agung di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Jumat (20/9/2013).

Koalisi menilai, praktik "suap berjemaah" untuk mengangkat pejabat publik sudah sering dilakukan oleh anggota DPR RI. Oleh karena itu, KMSPP menilai pengangkatan pejabat publik melalui DPR RI perlu dikaji ulang. Dengan demikian, proses seleksi bisa menghasilkan para pejabat publik yang kredibel dan memiliki moral tinggi.

"Mafia peradilan sudah lama bercokol di negeri ini, kita tahu itu ada, tapi sulit dibuktikan," tambah Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar.

Menurut Erwin, sebelum pemberitaan mengenai upaya oknum Anggota Komisi III DPR RI yang mencoba menyuap Komisioner KY untuk meloloskan calon hakim agung tertentu merebak ke publik, terdapat pula kasus "suap berjemaah" dalam pengangkatan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom. Menurut KMSPP, hal ini menunjukkan ancaman terhadap independensi lembaga peradilan dan berpotensi melahirkan putusan-putusan kontroversial yang melukai hati publik.

Erwin juga mendesak agar KY segera menjelaskan kepada publik siapa saja oknum Komisi III DPR yang mencoba menyuap beberapa komisioner KY untuk meloloskan calon hakim agung, dan melaporkannya ke Badan Kehormatan DPR RI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com