Kompas.com - 20/09/2013, 09:50 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahfud MD mengunjungi redaksi Kompas.com di Jakarta, Kamis (19/9/2013). Dalam kunjungan tersebut, Mahfud memaparkan gagasan kebangsaannya terkait dukungan untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden pada pemilu 2014. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahfud MD mengunjungi redaksi Kompas.com di Jakarta, Kamis (19/9/2013). Dalam kunjungan tersebut, Mahfud memaparkan gagasan kebangsaannya terkait dukungan untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden pada pemilu 2014.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa, Mahfud MD, menyatakan salah satu alasannya untuk berani mengajukan diri sebagai calon presiden (capres) karena dorongan para kiai. Namun, amanatnya hanya satu, yaitu menjadi calon presiden, bukan calon wakil presiden.

"Amanat para kiai, kalau bukan presiden tidak bisa memperbaiki. Ini kami anggap sebagai dorongan PKB agar memimpin koalisi nantinya, apakah itu koalisi dari peserta yang terbanyak, atau koalisi kecil yang kemudian membesar," ujar Mahfud saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, Kamis (19/9/2013).

Saat itu, Mahfud ditanyakan tentang apakah opsi menjadi capres adalah harga mati dan kemungkinan PKB tak mampu meraih suara untuk bisa memajukan capres. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menuturkan dirinya sedang melakukan kalkulasi tentang kemungkinan berkoalisi.

Namun, ia menyadari semua kemungkinan bisa saja terjadi dalam politik. "Probabilitas yang terbuka saya menjadi capres karena sudah ada dukungan ril, atau yang kedua saya menjadi cawapres, atau ketika tidak menjadi apa-apa," ucapnya.

Mahfud mengungkapkan modalnya maju sebagai kandidat capres adalah integritas dan moralitas. Ia mengedepankan sosok yang bersih agar tidak tunduk pada keinginan pihak lain, selain keinginan rakyat. Ia yakin sosok seperti Jokowi, yang tidak terbelenggu pada transaksional politik, yang dibutuhkan dalam kepemimpinan nasional.

Belajar dari Gus Dur

Bercerita tentang kepemimpinan nasional, Mahfud tak lepas dari kenangannya akan sosok Gus Dur, Presiden keempat RI sekaligus pendiri PKB. Mahfud bercerita dia belajar dari prinsip hidup yang dipegang Gus Dur. Ia mengenang pada masa kepemimpinan Gus Dur yang tengah terancam dimakzulkan, ia sempat menghadap ke tokoh agamais yang dikenal pluralis itu.

"Saya datang ke Gus Dur bersama Hilal. Saya bilang Pak Presiden, sekarang mau dijatuhkan, tapi masih ada waktu untuk selamat asalkan Presiden mau bentuk kabinet baru. Saya sudah ketemu mereka dan mereka setuju Gus Dur tidak dijatuhkan asal para menterinya disusun oleh para pimpinan partai," cerita Mahfud.

Saat itu, Gus Dur mempertanyakan ide Mahfud. Menurut Gus Dur, Indonesia yang menerapkan sistem presidensial tidak mengenal cara penyusunan kabinet oleh pimpinan partai. Gus Dur mengaku tak mau melanggar konstitusi karena konstitusi mengamanatkan presiden yang berhak menyusun kabinet.

"Gus Dur pun bilang bahwa partai tokoh politik itu keliru karena merasa dibelenggu fakta. Gus Dur bilang kenapa tidak kita buat fakta baru? Kita buat fakta itu. Akhirnya, Gus Dur pun dijatuhkan, tapi fakta baru dibuat. Saya mengajak agar kita semua tidak terjebak pada fakta politik transaksional," kata Mahfud.

Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinan Gus Dur digantikan oleh wakilnya, Megawati Soekarnoputri, setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Gus Dur digulingkan oleh kelompok yang dimotori Amien Rais. Padahal, Amien Raislah yang mendirikan kelompok poros tengah, kumpulan partai Islam, dan mengusung Gus Dur sebagai capres.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X