Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo: Hormati Penunjukan Ruhut Jadi Ketua Komisi

Kompas.com - 20/09/2013, 07:35 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku belum mendapatkan laporan adanya kritik dan penolakan atas penunjukan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III oleh Fraksi Demokrat. Ruhut akan menggantikan Gede Pasek Suardika yang dicopot dari jabatan Ketua Komisi III sejak 17 September 2013. 

"Sampai sekarang, saya masih belum mendengar keluhan itu. Kalaupun ada, silakan nanti di rapat disampaikan," kata Priyo, di Kompleks Parlemen, Kamis (19/9/2013).

Namun, ia mengimbau agar anggota Komisi III menghormati keputusan yang diambil Fraksi Partai Demokrat. Ia menekankan, sejak awal telah disepakati bahwa mekanisme penunjukan ketua komisi berada di tangan fraksi. Dinamika dan pro kontra atas penunjukan Ruhut dinilainya memberikan warna tersendiri atas kepemimpinan di DPR.

"(Jadi) enggak harus kalem seperti saya, kadang-kadang perlu dengan gaya-gaya yang unik," ungkapnya.

Menolak Ruhut Sitompul

Sebelumnya, Nasir Djamil, anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyampaikan kekhawatirannya atas rencana Fraksi Partai Demokrat yang menunjuk Ruhut sebagai Ketua Komisi III. Pasalnya, selama ini, ia belum pernah menyaksikan Ruhut memimpin rapat, apalagi menjadi pimpinan dalam panitia khusus di DPR.

"Makanya, saya meragukan kepemimpinan Ruhut," kata Nasir, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Namun, ia berharap, kekhawatiran sejumlah pihak atas kepemimpinan Ruhut di Komisi III tak terjadi. Nasir yakin, tiga Wakil Ketua Komisi III akan mampu membantu dan menutup kekurangan pria yang dikenal dengan sebutan "Poltak" tersebut.

"Jangan sampai apa yang dikhawatirkan sebagian orang bahwa saat Ruhut jadi ketua, maka Komisi III menjadi komisi badut, mudah-mudahan tidak seperti itu sebab masih ada tiga pimpinan lagi yang bisa menutupi kekurangan Ruhut," katanya.

Suara penolakan juga datang dari sejumlah anggota Komisi III lainnya. Sebagian dari mereka menilai, kepemimpinan Ruhut belum teruji.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com