Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramai-ramai Menolak Ruhut Sitompul

Kompas.com - 19/09/2013, 13:52 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Keputusan Fraksi Partai Demokrat memilih Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III berbuah respons negatif dari sejumlah anggota komisi. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, mengatakan, banyak anggota komisi yang menolak Ruhut Sitompul menjadi ketua. Ia menilai, kapasitas Ruhut belum teruji dan minim pengalaman memimpin rapat resmi di DPR.

"Banyak daya tolak dari kawan-kawan," kata Yani di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Kompas.com/Sabrina Asril Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani.
Yani mengungkapkan, jika penolakan ini terus bergulir, ia memprediksi, kepemimpinan Ruhut tak akan bertahan lama meskipun penunjukan Ruhut sebagai ketua komisi merupakan kewenangan dan otoritas Fraksi Demokrat. 

"Saya kira ini belum final. Kalau memang semua menolak, tidak bisa lagi dipertahankan. Hak mutlak Partai Demokrat, tetapi anggota komisi punya hak tolak," ujarnya.

Senada dengan Yani, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding menilai, Ruhut tak layak memimpin Komisi III karena dianggapnya tak memiliki kompetensi memadai. Selain itu, menurut Sudding, penunjukan Ruhut tak didasari dengan kriteria yang jelas.  

"Dari awal saya katakan, perlu banyak pertimbangan. Kalau bagi saya pribadi tidak layak, saya tidak layak dipimpin saudara Ruhut Sitompul," kata Sudding.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, mengungkapkan keraguannya dengan kepemimpinan Ruhut. Nasir mengaku belum pernah menyaksikan Ruhut memimpin rapat, apalagi menjadi pimpinan dalam panitia khusus di DPR.

"Makanya, saya meragukan kepemimpinan Ruhut," kata Nasir di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Meski demikian, Nasir mengaku akan menghormati keputusan Fraksi Demokrat yang menunjuk Ruhut menggantikan Pasek. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan penuh Fraksi Demokrat untuk menunjuk siapa pun menjadi Ketua Komisi III saat ini.

Seperti diberitakan, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf sudah menandatangani surat penunjukan Ruhut sebagai Ketua Komisi III. Surat pun sudah dilayangkan kepada pimpinan DPR.

Namun, pergantian Ruhut masih menunggu serah terima jabatan (sertijab) yang belum diketahui waktunya. Sebelum sertijab dilakukan, Ruhut seharusnya masih aktif sebagai anggota Komisi III DPR dan menjalani tugasnya sebagai anggota dewan.

Gede Pasek Suardika dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Komisi III DPR karena terkait aktivitasnya sebagai Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). PPI adalah ormas yang didirikan mantan Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com