Putra Luthfi Hasan Tak Tahu Namanya Tercantum sebagai Komisaris Utama PT PKS

Kompas.com - 19/09/2013, 13:22 WIB
Putra mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq yaitu Hudzaifah Luthfi (tengah) bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (19/9/2013). DIAN MAHARANIPutra mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq yaitu Hudzaifah Luthfi (tengah) bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (19/9/2013).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Putra mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq, yaitu Hudzaifah Luthfi, mengaku tidak mengetahui namanya tercantum sebagai Komisaris Utama PT Prima Karsa Sejahtera (PT PKS) yang bergerak di bidang pemasaran pupuk. PT PKS disebut didirikan oleh terdakwa kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi dan pencucian uang Ahmad Fathanah.

"Saya tidak tahu kenapa nama saya ada di situ (PT PKS)," kata Hudzaifah saat bersaksi untuk Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Dia mengatakan bahwa Fathanah juga tidak pernah menghubunginya terkait jabatannya di PT PKS. Hudzaifah mengaku mengetahui adanya PT PKS saat penyidikan kasus yang menjerat Fathanah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya tahu PT PKS saat penyidikan," ujarnya.

Hudzaifah mengaku kenal Fathanah sebagai rekan ayahnya pada tahun 2011. Namun, setelah bulan Juni dia tak pernah lagi berhubungan dengan Fathanah. Dia hanya mengenal Fathanah sebagai broker.

"Dia menghubungkan orang yang saya tahu dengan pengusaha-pengusaha. Ya, broker," terangnya.

Seperti diketahui, pendirian PT PKS digagas Fathanah bersama Direktur Utama PT Green Life Bioscience Billy Gan dan pengusaha bernama Sonny sekitar 2011. Menurut Billy, Fathanah sengaja mendirikan PT PKS untuk mendapatkan proyek-proyek di Kementerian Pertanian.

Kepada Billy, Fathanah pernah menjanjikan bahwa PT PKS akan mendapat proyek di kementerian yang dipimpin kader PKS Suswono itu. Namun, menurutnya, perusahaan itu belum pernah memenangkan tender proyek di Kementan.

Billy juga membenarkan kalau pencantuman nama Hudzaifah sebagai komisaris di PT PKS hanya di atas kertas. Nyatanya, anak Luthfi itu tidak memiliki saham di perusahaan tersebut. Demikian juga dengan Fathanah. Menurut Billy, baik Hudzaifah maupun Fathanah tidak mengeluarkan modal meskipun namanya ditulis sebagai komisaris di akta pendirian perusahaan.

Dalam kasus ini, Fathanah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Fathanah didakwa bersama-sama Luthfi menerima uang Rp 1,3 miliar dari PT Indoguna Utama terkait kepengurusan kuota impor daging sapi.

Dia juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, dan membelanjakan harta kekayaan yang nilainya mencapai Rp 34 miliar dan 89.321 dollar AS. Diduga, harta tersebut berasal dari tindak pidana korupsi.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Nasional
Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Nasional
Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

Nasional
Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Nasional
UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

Nasional
Wapres Minta Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Seberat-beratnya

Wapres Minta Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Seberat-beratnya

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 3, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.170 Jiwa

UPDATE 16 Januari: Bertambah 3, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.170 Jiwa

Nasional
Ingatkan Peningkatan Kasus Covid-19, Luhut Sebut Transmisi Lokal Lebih Tinggi

Ingatkan Peningkatan Kasus Covid-19, Luhut Sebut Transmisi Lokal Lebih Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 855, Kini Ada 4.271.649 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Bertambah 855, Kini Ada 4.271.649 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Antisipasi Puncak Kasus Omicron, Wapres Minta Warga Tidak Pergi ke Luar Negeri Dulu

Antisipasi Puncak Kasus Omicron, Wapres Minta Warga Tidak Pergi ke Luar Negeri Dulu

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000, Luhut: Penegakan Prokes-Vaksinasi Itu Sangat Penting

Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000, Luhut: Penegakan Prokes-Vaksinasi Itu Sangat Penting

Nasional
Airlangga Sebut Jokowi Setuju Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 100.000 Orang

Airlangga Sebut Jokowi Setuju Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 100.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.