Menteri Perhubungan: Jangan Jual Mobil Murah di Kota Besar

Kompas.com - 18/09/2013, 14:48 WIB
Kemacetan panjang saat jam pulang kerja terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (13/9/2013). Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku khawatir dengan kebijakan mobil murah yang digagas oleh pemerintah pusat. KOMPAS IMAGES / RODERICK ADRIAN MOZESKemacetan panjang saat jam pulang kerja terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (13/9/2013). Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku khawatir dengan kebijakan mobil murah yang digagas oleh pemerintah pusat.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Perhubungan EE Mangindaan keberatan dengan kebijakan produksi low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan. Menurutnya, mobil murah bakal menambah parah kemacetan di kota-kota besar, terutama di Jakarta.

"Sekarang kalau sudah jadi (LCGC), mari kita berpikir macet. Kami tidak hambat (LCGC). Sekarang kalau sudah jadi, saran kami pikirkan supaya tidak tambah macet," kata Mangindaan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Mangindaan berharap agar penjualan LCGC jangan di kota-kota besar. Ia menyarankan LCGC didistribusikan di daerah yang tidak macet, terutama di luar Jawa. Jika saran itu tidak bisa dilakukan, ia berharap penggunaan LCGC di kota besar hanya pada hari Sabtu dan Minggu.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO Menteri Perhubungan EE Mangindaan

"Kalau demi kemajuan teknologi, kasihan rakyat (kota) mau beli mobil. Kalau boleh, mbok Sabtu-Minggu, aja dipakai. Jangan Senin sampai Jumat, padat sekali. Kan selalu kita yang ditanya kalau macet," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Sama seperti pandangan Pemprov DKI Jakarta, Mangindaan juga berharap agar ke depan diperbanyak produksi transportasi massal, seperti bus, MRT. Sebaiknya, kata dia, diproduksi juga bus murah.

Mangindaan menambahkan, jika memang LCGC tidak bisa dihadang masuk ke kota besar, Kementerian Perhubungan akan meresponsnya dengan meningkatkan kualitas transportasi massal.

"Kereta api kan makin bagus pelayanannya, tarif makin turun karena kita subsidi. Bus juga demikian," kata Mangindaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diberitakan, kontroversi mobil murah berawal dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi Produksi Mobil Ramah Lingkungan. Dengan peraturan itu, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM.

Dikhawatirkan, kebijakan pemerintah pusat itu membuat kemacetan di Ibu Kota semakin parah. Saat ini, kemacetan sudah menjadi pemandangan biasa di Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.