Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan Bentuk Relawan Pendukung

Kompas.com - 16/09/2013, 17:13 WIB
Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana

Penulis


BANDUNG, KOMPAS.com — Sebagai salah satu peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan mengaku telah mengumpulkan sejumlah relawan yang bertugas mendorong popularitas dalam persaingan menjadi calon presiden dari partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono ini.

"Alhamdulillah, tim sudah mulai bergerak. Kebanyakan adalah relawan-relawan yang terpanggil untuk ikut turun tangan menyelesaikan masalah-masalah di negeri ini," kata Anies di Gedung DPRD Kota Bandung, di Jalan Aceh, Kota Bandung, Senin (16/9/2013).

Anies memastikan, gerakan untuk mendukung dirinya dalam konvensi tidak menyertakan lembaga Indonesia Mengajar yang berada di bawah bimbingannya saat ini. "Tidak sama sekali, apa yang kita kerjakan di luar Indonesia Mengajar. Kita pastikan Indonesia Mengajar adalah aktivitas untuk pendidikan," tegas Anies.

Pria yang saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina ini menambahkan, para relawan yang sudah terbentuk akan menyebarkan beberapa pesan visi dan misi dalam aktivitasnya di dunia politik saat ini ke beberapa daerah terpencil di Indonesia.

"Tempatnya pun terpencil, jadi tidak ada hubungannya dengan Indonesia Mengajar," ucapnya.

Kendati demikian, Anies tidak melarang alumni dari gerakan Indonesia Mengajar untuk turut serta bergabung dalam relawan yang mendukung pencalonannya sebagai presiden dari Partai Demokrat.

"Sebagai warga negara, mereka boleh saja (bergabung), tetapi tidak ada hubungan antara Indonesia Mengajar dengan gerakan ini. Tidak ada keharusan. Mereka (relawan) memilih tidak aktif di Indonesia Mengajar agar jelas ada bedanya," ungkap Ketua Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

"Relawan baru mulai sekarang, yang jelas akan bergerak di banyak tempat. Pesannya, bukan soal memenangkan Anies. Tapi pesannya mari kita memiliki masalah republik ini," bebernya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com