Kompas.com - 08/09/2013, 19:20 WIB
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersiap menutup Rakernas III PDIP di Ancol, Jakarta, Minggu (8/9/2013). Satu diantara hasil dari Rakernas tersebut adalah target PDIP untuk menguasai 152 kursi di parlemen dalam Pemilu Legislatif 2014 mendatang. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersiap menutup Rakernas III PDIP di Ancol, Jakarta, Minggu (8/9/2013). Satu diantara hasil dari Rakernas tersebut adalah target PDIP untuk menguasai 152 kursi di parlemen dalam Pemilu Legislatif 2014 mendatang.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menargetkan perolehan suara nasional 27 persen dalam pemilihan legislatif (pileg) 2014. Jika target itu tercapai, PDI-Phanya akan mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari internal partai.

"Ya kalau perolehan kursi sesuai target, maka Capres dan Cawapres dari kita semua dong," ujar Sekretaris DPP PDI Perjuangan Arif Wibowo, seusai Rakernas III PDI Perjuangan, di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (8/9/2013).

Oleh karena itu, lanjut Arif, partainya memilih tidak langsung mendeklarasikan capres saat ini karena fokus untuk memenangkan pemilihan legislatif. Penetapan capres akan dilakukan setelah konsolidasi partai dianggap kuat.

"Momentum yang tepat ya bisa saja sebelum dan sesudah Pileg. Momentum yang tepat saat sudah ada konsolidasi yang kuat dan ini jadi ujian konsolidasi DPD partai," ujarnya.

Selain lebih leluasa menetapkan capres dan cawapres, Arif mengatakan, target 27 persen suara dianggap mampu membuat sistem pemerintahan yang solid.

"Buat apa punya walikota, gubernur, capres, dan cawapres tapi pemerintah dan sistemnya tidak solid. Keutamaan kami adalah sistem dan instituisi di atas tokoh yang akan kami ajukan," kata Arif.

Sebelumnya, 33 Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan menyampaikan pandangannya terkait sosok capres yang dinilai layak. Sebagian besar mendukung Jokowi. Hanya sebagian kecil saja yang mendukung sosok Megawati dan Puan Maharani. Ada pula yang tidak mengeluarkan nama.

Berikut rinciannya:
Berikut masukan dari pengurus daerah PDI Perjuangan:
1. Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan: Jokowi
2. Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung: Jokowi
3. Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat: Jokowi
4. Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur: Mega dan Jokowi
5. Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat: Tidak memberikan nama
6. Kalimantan: Jokowi
7. Sulawesi: Jokowi
8. Papua, Papua Barat, Maluku: Jokowi

Meski Jokowi mendapat dukungan kuat, penetapan capres tidak dilakukan dalam forum ini.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang membacakan 17 butir rekomendasi rakernas menyatakan penetapan capres diserahkan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sementara, mengenai momentum penetapan capres perlu disesuaikan dengan dinamika politik nasional, kesiapan jajaran internal partai, dan kepentingan ideologis partai.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Nasional
TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X