Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kantongi 27 Persen, PDI-P Akan Usung Capres-Cawapres Sendiri

Kompas.com - 08/09/2013, 19:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menargetkan perolehan suara nasional 27 persen dalam pemilihan legislatif (pileg) 2014. Jika target itu tercapai, PDI-Phanya akan mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari internal partai.

"Ya kalau perolehan kursi sesuai target, maka Capres dan Cawapres dari kita semua dong," ujar Sekretaris DPP PDI Perjuangan Arif Wibowo, seusai Rakernas III PDI Perjuangan, di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (8/9/2013).

Oleh karena itu, lanjut Arif, partainya memilih tidak langsung mendeklarasikan capres saat ini karena fokus untuk memenangkan pemilihan legislatif. Penetapan capres akan dilakukan setelah konsolidasi partai dianggap kuat.

"Momentum yang tepat ya bisa saja sebelum dan sesudah Pileg. Momentum yang tepat saat sudah ada konsolidasi yang kuat dan ini jadi ujian konsolidasi DPD partai," ujarnya.

Selain lebih leluasa menetapkan capres dan cawapres, Arif mengatakan, target 27 persen suara dianggap mampu membuat sistem pemerintahan yang solid.

"Buat apa punya walikota, gubernur, capres, dan cawapres tapi pemerintah dan sistemnya tidak solid. Keutamaan kami adalah sistem dan instituisi di atas tokoh yang akan kami ajukan," kata Arif.

Sebelumnya, 33 Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan menyampaikan pandangannya terkait sosok capres yang dinilai layak. Sebagian besar mendukung Jokowi. Hanya sebagian kecil saja yang mendukung sosok Megawati dan Puan Maharani. Ada pula yang tidak mengeluarkan nama.

Berikut rinciannya:
Berikut masukan dari pengurus daerah PDI Perjuangan:
1. Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan: Jokowi
2. Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung: Jokowi
3. Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat: Jokowi
4. Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur: Mega dan Jokowi
5. Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat: Tidak memberikan nama
6. Kalimantan: Jokowi
7. Sulawesi: Jokowi
8. Papua, Papua Barat, Maluku: Jokowi

Meski Jokowi mendapat dukungan kuat, penetapan capres tidak dilakukan dalam forum ini.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang membacakan 17 butir rekomendasi rakernas menyatakan penetapan capres diserahkan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sementara, mengenai momentum penetapan capres perlu disesuaikan dengan dinamika politik nasional, kesiapan jajaran internal partai, dan kepentingan ideologis partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com