Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi, Capres Paling Jujur Versi Wartawan

Kompas.com - 08/09/2013, 12:45 WIB
Ariane Meida

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) merilis hasil survei yang menyebukan bahwa Joko Widodo atau Jokowi dinilai sebagai calon presiden yang paling jujur dibandingkan capres lainnya.

Hal itu diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap wartawan politik nasional. Dalam survei yang dirilis Minggu (8/9/2013) tersebut, Jokowi mendapatkan skor tertinggi (8,6) dari 27 capres dan cawapres lainnya.

Menurut LPI, survei ini merupakan kajian kualitatif dalam rangka memberdayakan pemilih sebagai penentu kepemimpinan politik dalam pemilihan umum 2014 mendatang. LPI juga menyampaikan, pendekatan kuantitatif tidak diabaikan, tetapi dipandang sebagai upaya menyederhanakan realitas yang kualitatif dan kompleks.

LPI tetap memakai alat ukur kuantitatif melalui metode scoring di akhir diskusi mendalam (focus group discussion) dalam rangka menyajikan pandangan yang terukur dan mudah diterima publik.

Adapun narasumber terdiri dari para wartawan politik nasional dari media televisi, cetak, online, dan radio, dengan jumlah wartawan sebanyak 45 orang dari masing-masing grup.

Dari peringkat 10 teratas, sembilan figur capres dan cawapres lainnya yang dianggap jujur dalam pandangan wartawan adalah; Jusuf Kalla (6,8), Megawati (6,8), Surya Paloh (5,9), Mahfud MD (4,8), Harry Tanoesoedibijo (4,3), Rizal Ramli (4,1), Prabowo (3,9), Wiranto (3,9), dan Hatta Rajasa (3,7).

Sebelumnya, Forum Akademisi Teknologi Informatika (IT) juga mengeluarkan hasil survei mengenai elektabilitas parpol tanpa dan dengan Jokowi sebagai Calon Presiden dari PDI-P, pada Selasa (27/8/2013).

Survei diselenggarakan pada 1-20 Agustus 2013 . Respondennya berjumlah sebanyak 2.000 orang (1.000 pria dan 1.000 perempuan) dari 34 provinsi. Hasil survei menunjukan, jika ditanya mengenai pilihan parpol dengan Jokowi tidak maju sebagai capres dari PDI-P, partai yang diketuai Megawati tersebut berada di urutan teratas dengan angka elektabilitas 20,40 persen.

Namun, jika PDI-P terlebih dulu menetapkan Jokowi sebagai capres sebelum pemilu legislatif, hasil suaranya melonjak menjadi 34 persen Survei ini menegaskan survei yang dilakukan Kompas pada Juni 2013.

Dalam survei tersebut, elektabilitas Jokowi mencapai 32,5 persen. Proporsi itu meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tingkat keterpilihannya pada Desember 2012.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com