Samad Anggap Rudi Rubiandini Tamak

Kompas.com - 07/09/2013, 14:57 WIB

Indra Akuntono

Penulis

Lihat Foto

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini dibawa keluar dari Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2013). Rudi Rubiandini ditangkap Selasa (13/8/2013) malam karena diduga menerima suap dari pihak swasta. Dari rumah mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa 400.000 dollar AS yang disimpan dalam tas hitam dan motor berkapasitas mesin besar merek BMW. (KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES )

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) nonaktif, Rudi Rubiandini, yang kini menjadi tersangka karena dugaan menerima suap, adalah pejabat yang tamak. Ia tak habis pikir Rudi masih menerima suap sementara penghasilannya terbilang sangat tinggi.

Samad mengungkapkan, sebagai Kepala SKK Migas, Rudi memiliki penghasilan Rp 220 juta per bulan ditambah penghasilan lebih dari Rp 70 juta dari posisinya sebagai komisaris sebuah bank.

"Secara logika kita tidak akan menghabiskan uang hampir Rp 300 juta sebulan. Gaji tinggi dan masih korupsi, maka ini namanya tamak," kata Samad saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013).
Ia menjelaskan, ada orang yang melakukan tindak pidana korupsi karena terdesak menutupi kebutuhan hidupnya. Pelaku korupsi jenis ini, menurutnya, tetap harus dihukum, tetapi tidak terlalu berat.

Perlakuan berbeda harus diterapkan pada pelaku korupsi yang melakukan kejahatan luar biasa itu di tengah gelimangan harta dan fasilitas dari negara. Baginya, pelaku korupsi jenis ini harus diberi hukuman seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera dan menjadi pembelajaran semua pihak. Rudi melakukan korupsi di tengah gelimangan harta dan fasilitas negara.

"Korupsi karena serakah itu harus dihukum berat. Penyelenggara negara melakukan korupsi, di level atas, sama sekali tak bisa dibenarkan, tak bisa diterima, ini harus dihukum berat," kata Samad.

Seperti diberitakan, KPK menangkap Rudi di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya VIII, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2013) malam, dengan sangkaan menerima suap dari pihak swasta. Barang bukti yang disita dari penangkapan itu, yakni uang tunai lebih dari 400.000 dollar AS dan sebuah motor besar bermerek BMW karena menjadi bagian dari suap tersebut.

Ketiga orang yang ditangkap telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan KPK. Keputusan Presiden menyatakan Rudi diberhentikan sementara dan posisinya, dan digantikan oleh Wakil Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko. Menteri ESDM Jero Wacik menjamin kasus ini tak akan mengganggu industri migas di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.