Kompas.com - 06/09/2013, 14:42 WIB
Mantan Direktur Operasional I PT Adhi Karya, kontraktor utama proyek Hambalang, Teuku Bagus Mohammad Noor. KOMPAS.com/Icha RastikaMantan Direktur Operasional I PT Adhi Karya, kontraktor utama proyek Hambalang, Teuku Bagus Mohammad Noor.
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor, melalui pengacaranya, Haryo Budi Wibowo, membantah adanya pertemuan antara dia dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, sekaligus pertemuan antara dia dan adik Andi, Choel Mallarangeng.

"Dengan Choel, dengan Andi, enggak ada. Enggak ada," kata Haryo Budi saat mendampingi Teuku yang diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta, Jumat (6/9/2013).

Teuku diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang menjerat Andi serta Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar.

Ihwal pertemuan ini terungkap dalam hasil audit investigasi Hambalang tahap II. Dalam audit itu disebutkan adanya pertemuan di Hotel Grand Hyatt Jakarta yang dihadiri Choel, Teuku Bagus, Wafid Muharam (Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga ketika itu), dan Deddy Kusdinar.

Menurut hasil audit, dalam pertemuan itu Choel menyampaikan agar setiap proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dapat memberikan kontribusi 15 persen untuk Andi. Pertemuan di Hyatt itu, menurut hasil audit, merupakan tindak lanjut pertemuan antara Teuku dan Andi di kediaman Andi.

Pertemuan di rumah Andi ini terjadi sekitar tahun 2009 atau sebelum Andi menjabat Menpora. Kini, PT Adhi Karya-lah yang menjadi pelaksana proyek Hambalang.

Selebihnya, Haryo mengatakan bahwa kliennya akan mengungkapkan lebih jauh soal proyek Hambalang kepada KPK ketika diperiksa sebagai tersangka nanti. Dia juga enggan mengungkap lebih jauh soal proyek tersebut.

"Ada beberapa yang sudah disampaikan kepada KPK dalam penyidikan kemarin. Cuman, Pak Teuku belum mau membongkar ini ke publik sekarang, tapi nanti akan dibongkar," ujar Haryo.

Sama seperti ketika pemeriksaan kali pertama oleh KPK beberapa waktu lalu, Haryo kembali mengungkapkan kesiapan kliennya untuk membongkar praktik mafia proyek Hambalang.

"Pas nanti, saat penyampaian keterangan sebagai tersangka. Tapi, kita tunggu KPK," tambahnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Andi, Deddy, dan Teuku Bagus sebagai tersangka atas dugaan bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian negara. Menurut hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), gagalnya proyek ini mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 463,66 miliar. Sejauh ini, baru Deddy yang ditahan KPK.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

Nasional
Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

Nasional
Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding Atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding Atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

Nasional
Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

Nasional
Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Nasional
Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

Nasional
Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

Nasional
Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

Nasional
Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

Nasional
Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

Nasional
Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Nasional
Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Nasional
Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.