Kondisi sosial politik saat ini membuat PDI-P berpotensi besar memiliki momentum untuk memenangi Pemilu 2014. Momentum ini akan terjaga, antara lain, selama kader PDI-P tidak melakukan hal negatif, seperti korupsi.
Wakil Ketua DPR dari PDI-P Pramono Anung, kemarin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, menuturkan, pada tahun 2007 dan awal 2008, PDI-P juga sempat unggul di sejumlah survei. Namun, lalu terdelegitimasi oleh munculnya kasus cek perjalanan saat pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004, yang pertama kali dibuka Agus Condro, anggota DPR dari PDI-P, sekitar Agustus 2008. Kasus ini membuat sejumlah kader PDI-P, seperti Panda Nababan, lalu diproses hukum.
”Jangan ada lagi kasus korupsi seperti cek perjalanan. Saat ini masyarakat paling muak jika ada orang yang korupsi,” kata Pramono, yang ketika tahun 2008 menjadi Sekretaris Jenderal PDI-P.
Pelajaran penting
Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, semua pengalaman, termasuk dari kasus cek perjalanan, menjadi pelajaran penting bagi partainya untuk selalu amanah menjaga sikap dan perilaku politik. ”Semua pengalaman itu
tidak hanya membuat kami berusaha jauh dari korupsi, tetapi juga mengingatkan untuk menjaga hal-hal, seperti kesantunan politik, toleran, dan rendah hati,” tutur Basarah.
Khusus terkait dengan korupsi, lanjut Basarah, PDI-P selalu mengingatkan kadernya untuk menjauhi hal itu. Di beberapa acara, seperti rakernas mendatang, PDI-P juga mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberi pemahaman agar kader PDI-P dapat menghindarkan diri dari korupsi. (NWO/WHY)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.