Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Strategi ”Blusukan” Jadi Andalan PDI-P

Kompas.com - 06/09/2013, 10:17 WIB
Christoporus Wahyu Haryo P,
Marcellus Hernowo

Tim Redaksi

Kondisi sosial politik saat ini membuat PDI-P berpotensi besar memiliki momentum untuk memenangi Pemilu 2014. Momentum ini akan terjaga, antara lain, selama kader PDI-P tidak melakukan hal negatif, seperti korupsi.

Wakil Ketua DPR dari PDI-P Pramono Anung, kemarin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, menuturkan, pada tahun 2007 dan awal 2008, PDI-P juga sempat unggul di sejumlah survei. Namun, lalu terdelegitimasi oleh munculnya kasus cek perjalanan saat pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004, yang pertama kali dibuka Agus Condro, anggota DPR dari PDI-P, sekitar Agustus 2008. Kasus ini membuat sejumlah kader PDI-P, seperti Panda Nababan, lalu diproses hukum.

”Jangan ada lagi kasus korupsi seperti cek perjalanan. Saat ini masyarakat paling muak jika ada orang yang korupsi,” kata Pramono, yang ketika tahun 2008 menjadi Sekretaris Jenderal PDI-P.

Pelajaran penting

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, semua pengalaman, termasuk dari kasus cek perjalanan, menjadi pelajaran penting bagi partainya untuk selalu amanah menjaga sikap dan perilaku politik. ”Semua pengalaman itu
tidak hanya membuat kami berusaha jauh dari korupsi, tetapi juga mengingatkan untuk menjaga hal-hal, seperti kesantunan politik, toleran, dan rendah hati,” tutur Basarah.

Khusus terkait dengan korupsi, lanjut Basarah, PDI-P selalu mengingatkan kadernya untuk menjauhi hal itu. Di beberapa acara, seperti rakernas mendatang, PDI-P juga mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberi pemahaman agar kader PDI-P dapat menghindarkan diri dari korupsi. (NWO/WHY)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com