Kompas.com - 05/09/2013, 14:36 WIB
Prabowo Subianto (kiri) dan Joko Widodo (kanan) TRIBUNNEWS/BIAN HARNANSA/HERUDINPrabowo Subianto (kiri) dan Joko Widodo (kanan)
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com
- Elektabilitas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di pemilu 2014 disebut di atas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Ini merupakan hasil survei yang dilakukan Indonesia Network Election Survey (INES).

Menurut INES, jika pemilu dilakukan saat survei digelar pada 16 Agustus-30 Agustus, elektabilitas Prabowo mencapai 34,6 persen. Ada pun Jokowi hanya di angka 21,4 persen. Hasil survei itu dipaparkan Direktur Executive INES Irwan Suhanto dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (5/9/2013).

INES mengaku mengambil sampel sebanyak 8.280 orang di 33 Provinsi. Penarikan sampel menggunakan stratified random sampling atas dasar provinsi, proporsi desa/kota, penghasilan dan jenis kelamin. Margin of error hasil survei itu disebut hanya 1,1 persen.

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Hasil survei yang dilakukan Indonesia Network Election Survey (INES) menunjukkan elektabilitas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di pemilu 2014 berada di atas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi.


Dalam surveinya, INES mengaku menyodorkan 27 tokoh kepada responden. Berikut elektabilitas mereka berdasarkan hasil survei INES :

1. Prabowo Subianto 34,6 persen

2. Jokowi 21,4 persen

3. Megawati Soekarnoputri 9,2 persen

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

4. Hatta Rajasa 7,6 persen

5. Aburizal Bakrie 7,2 persen

6. Wiranto 5,1 persen

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X