PDI-P: Bukan Jokowi yang Tentukan Kemenangan di Pilkada

Kompas.com - 03/09/2013, 09:35 WIB
Joko Widodo atau akrab dipanggil Jokowi, menjawab pertanyaan wartawan saat berkunjung ke Kantor Redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Sabtu (31/3/2012). KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESJoko Widodo atau akrab dipanggil Jokowi, menjawab pertanyaan wartawan saat berkunjung ke Kantor Redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Sabtu (31/3/2012).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Kehadiran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dianggap menjadi daya tarik dalam setiap perhelatan pilkada. Dia kerap "dipakai" PDI-P untuk mempromosikan pasangan calon kepala daerah asal partai berlambang banteng moncong putih itu. Ada harapan, Jokowi effect bisa bekerja.

Namun, ternyata Jokowi sendiri dinilai bukan faktor penentu kemenangan calon yang diusung PDI-P di sejumlah pilkada.

"Bukan Jokowi sebenarnya yang menentukan kemenangan pilkada," ujar Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senin (2/9/2013).

Pernyataan Hasanuddin ini menanggapi kekalahan calon yang diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada Jawa Timur. Menurut Hasanuddin, banyak faktor yang membuat publik memilih seorang calon kepala daerahnya.

"Banyak faktor seperti elektabilitas si calon itu. Mungkin hasilnya akan berbeda kalau Jokowi yang maju di Pilkada Jatim," kata Wakil Ketua Komisi I ini.

Sekretaris Bidang Hukum dan Perundangan DPP PDI Perjuangan Arif Wibowo menambahkan bahwa Jokowi kerap diturunkan ke sejumlah pilkada untuk meningkatkan suara.

"Hasilnya tidak selalu menang. Kalau kemudian daerah enggak menang kan banyak faktor. Jokowi salah satu faktor dari puluhan faktor," imbuhnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diberitakan sebelumnya, efek Jokowi dinilai tidak bekerja di pilkada terakhir, yakni Pilkada Jatim. Padahal, di kedua daerah itu, Jokowi sudah diturunkan menjadi juru kampanye. Berdasarkan hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia, Pilkada Jatim dimenangi oleh Soekarwo-Syaifullah Yusuf yang diusung Partai Demokrat dengan perolehan suara 91,71 persen. Sementara pasangan yang diusung PDI Perjuangan, yakni Bambang DH-Said Abdullah, hanya menempati posisi ketiga dengan suara 11,56 persen.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Nasional
Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Nasional
Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Nasional
4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

Nasional
Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Nasional
Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Nasional
Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Nasional
UPDATE: 297 Kasus Harian Covid-19 dan 3 Skenario Pemerintah Terkait Gelombang Ketiga

UPDATE: 297 Kasus Harian Covid-19 dan 3 Skenario Pemerintah Terkait Gelombang Ketiga

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E | Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

[POPULER NASIONAL] Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E | Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

Nasional
DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

Nasional
Varian Omicron Disebut Dapat Menular ke Penyintas Covid-19, Satgas: Jangan Panik, Hati-hati

Varian Omicron Disebut Dapat Menular ke Penyintas Covid-19, Satgas: Jangan Panik, Hati-hati

Nasional
Pegawai KPI Mulai Work from Home untuk Pulihkan Trauma

Pegawai KPI Mulai Work from Home untuk Pulihkan Trauma

Nasional
Gesekan antara TNI-Polri Tidak Perlu Terjadi jika...

Gesekan antara TNI-Polri Tidak Perlu Terjadi jika...

Nasional
Kaji Tata Kelola Pupuk, Ombudsman Temukan 5 Potensi Malaadministrasi

Kaji Tata Kelola Pupuk, Ombudsman Temukan 5 Potensi Malaadministrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.