Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding "Mark Up", Kemendagri Juga Akan Laporkan Nazaruddin ke Polisi

Kompas.com - 30/08/2013, 21:27 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA,KOMPAS.com – Setelah melaporkan terpidana kasus suap wisma atlet, Muhammad Nazaruddin, ke polisi dengan tudingan pencemaran nama baik, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali menyiapkan laporan baru atas nama Kementerian Dalam Negeri terkait tudingan penggelembungan harga (mark up) dalam proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Pagi tadi Gamawan melaporkan Nazaruddin karena dianggap telah melakukan fitnah terkait tudingan fee yang diterima Gamawan dalam proyek yang sama.

“Zudan (Kepala Biro Hukum Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh) hari ini saya beri kuasa untuk melaporkan juga ke kepolisian soal dugaan mark up anggaran 45 persen itu, supaya Nazar juga membuktikan semua,” kata Gamawan saat ditemui di Gedung Kemendagri, Jumat (30/8/2013).

Menurutnya, Nazaruddin telah memberikan keterangan palsu. Ia membantah tudingan Nazaruddin soal penggelembungan anggaran proyek e-KTP hingga sebesar 45 persen.

“Dia (Nazaruddin) menyebutkan 45 persen, itu kan artinya dia sudah hitung kan. Kami minta mana 45 itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Kementerian yang dipimpinnya melakukan tender terbuka. Konsorsium yang dipilih adalah yang menawarkan harga terendah yaitu Rp 5,8 triliun.  Ia membantah ada permainan harga dalam pelaksanaan proyek yang didukung anggaran multi year dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu. Hal itu dapat dibuktikan dengan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas proyek tersebut hingga dua kali.

“Saya minta audit lagi ke BPKP untuk jaga-jaga kehati-hatian kami. Saya minta lagi hasil tender itu diaudit lagi sebelum saya setujui,” katanya.

Gamawan enggan berspekulasi soal motif tudingan Nazaruddin.

Nazaruddin menuding Gamawan menerima fee dari proyek pengadaan e-KTP. Menurut Nazaruddin, fee tersebut ada yang diterima Mendagri melalui transfer langsung, melalui sekretaris jenderalnya, serta lewat pejabat kementerian lain. Mantan anggota DPR ini bahkan menuding adik Mendagri ikut menerima fee proyek e-KTP ini. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com