Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua BPK: Ikut Konvensi, Ali Masykur Belum Perlu Dinonaktifkan

Kompas.com - 30/08/2013, 19:04 WIB
Ummi Hadyah Saleh

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo menilai wajar keikutsertaan Anggota BPK, Ali Masykur Musa, dalam Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Menurutnya, keikutsertaan Ali tidak melanggar kode etik dan tidak perlu dinonaktifkan selama menjalani proses konvensi.

"Dengan jelas saudara Ali Masykur mengikuti konvensi sesuai kode etik BPK. Beliau tidak punya tanda anggota partai, tetapi dia hanya dapat panggilan atau permintaan mengikuti konvensi bukan mendaftar," tuturnya dalam konferensi pers terkait Laporan Hasil Audit Jilid II Hambalang di Gedung BPK RI, Jakarta, Jumat (30/8/2013).

"Bahwa, kalau ada indikasi pelanggaran yang terkait kode etik baru dinonaktifkan," tambahnya.

Hanya saja, menurutnya, jika menang, Ali harus menaati kode etik dengan mengundurkan diri sebagai anggota BPK. Pasalnya, sebagai pemenang, Ali akan menjadi kader Partai Demokrat.

"Ikut belum tentu bisa menang, tapi kalau menang ia harus putuskan, jika ia mau terus, syaratnya apa, ya harus tinggalkan (menjadi anggota BPK)," tambahnya.

Di tempat yang sama, Kepala Direktorat Utama Pembinaan Pengembangan Hukum BPK RI (Kaditama Binbangkum) Nizam Burhanuddin menegaskan adanya larangan menjadi anggota partai politik.

"Kita punya standar kode etik yang berlaku untuk anggota BPK. Anggota BPK sesuai peraturan perudang-undangan, hanya melarang menjadi anggota partai politik," kata Nizam.

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan tugasnya harus sesuai dengan kedudukan BPK, yaitu mandiri, independen, dan bebas. Jika ada konflik kepentingan atau pelanggaran kode etik baru akan diproses. Kode etik menjadi anggota BPK, lanjut Nizam, tercantum dalam peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011.

"Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011 tentang kode etik menjelaskan hal itu. Jadi, sesuatu yang terkait etika ada mekanisme sendiri, sementara persyaratan menjadi anggota BPK ada dalam UU BPK," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Komite Konvensi mengundang 15 tokoh untuk mengikuti tahapan konvensi. Namun, empat kandidat mengundurkan diri sehingga hanya 11 kandidat yang ditetapkan menjadi peserta konvensi. Selain Ali Masykur Musa, 10 peserta konvensi adalah Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), Dahlan Iskan (Menteri BUMN), Dino Patti Djalal (Duta Besar RI untuk Amerika Serikat), Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI), Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan), Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah), Hayono Isman (anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat), Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat), Pramono Edhie Wibowo (mantan Kepala Staf Angkatan Darat), dan Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com