Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Jokowi Capres yang Paling Diinginkan?

Kompas.com - 30/08/2013, 09:38 WIB

KOMPAS.com
- Eman Sulaeman Nasim, pengajar FISIP Universitas Indonesia dan Direktur IndonesiaChannel, berbagi pendapat seputar melesatnya popularitas Jokowi.

Mencuatnya nama Joko Widodo atau Jokowi, yang baru sekitar satu tahun menjadi gubernur ibu kota negara Republik Indonesia, Jakarta, adalah sebuah bukti, masyarakat saat ini membutuhkan figur pemimpin yang benar-benar mau bekerja, dan melayani rakyat serta bangsa dan negara. Bukan pemimpin yang hanya pandai bicara di depan televisi, mengaku paling peduli rakyat, mengaku pahlawan dan penyelamat bangsa, tetapi kenyataannya no action talk only.

Bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mau bekerja melayani rakyat, bukan minta dilayani. Saat ini bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mau mendengar apa keluh kesah dan problema rakyatnya setelah itu bekerja keras menyelesaikan problema rakyatnya.

Saat ini bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas, tetapi manusiawi. Sebelum menegakkan peraturan, rakyat diberikan pengertian dan penyadaran. Jika bisa memperbaiki diri, diberi kesempatan. Pemerintah membantu memberikan solusi dari persoalan tersebut.

Apa yang dilakukan Jokowi selama satu tahun ini sudah hampir sesuai dengan harapan rakyat akan sosok pemimpin yang dirindukan. Jokowi melakukan kegiatan komunikasi yang sangat baik. Ia berusaha mendapatkan informasi langsung dari sumbernya, mengecek kondisi lapangan dan kondisi rakyat yang dipimpinnya tanpa rekayasa. Mendengarkan dan menyimak keluh kesah beserta problema mereka. Satu per satu permasalahan diurai, diselesaikan. Program prorakyat dilanjutkan. Jika ada kelompok masyarakat yang menghalangi programnya dan mengganggu masyarakat lainnya, Jokowi menjelaskan program kerjanya sehingga rakyat tahu tujuannya. Rencana anggaran dibuat transparan.

Pada dasarnya, rakyat akan mendukung program kerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan keluarga ataupun kerabat penguasa.

Apa yang dilakukan oleh Jokowi dirasakan manfaatnya untuk rakyat. Seperti penertiban Waduk Pluit, penertiban Pasar Tanah Abang, pembangunan Kampung Deret, pembangunan rumah susun, dan beberapa program lainnya.

Hal lainnya, masyarakat senang melihat dan menyaksikan pemimpin yang tidak berambisi. Masyarakat suka kepada pemimpin yang loyal serta setia. Meski berbagai survei politik menunjukkan Jokowi paling didukung rakyat Indonesia menjadi presiden, toh Jokowi berbeda dengan yang lainnya. Jokowi tidak menunjukkan ambisinya ingin menjadi presiden. Dia justru mempersilakan masyarakat bertanya kepada ketua umum partai politiknya, Ibu Megawati. Sikap Jokowi seperti ini semakin menambah rasa simpati.

Hal lainnya yang disukai masyarakat, Jokowi pandai mengolah EQ (emotional quotient). Jokowi pandai mengendalikan emosi dan memberikan jawaban menyejukkan. Seorang pemimpin juga tidak baik terlalu memperlihatkan sikap mellow. Berpura-pura menangis melihat penderitaan rakyat.

Hal yang tidak kalah pentingnya, sikap Jokowi menghormati profesi wartawan menjadikan sepak terjang Jokowi terus diekspos wartawan. Apa yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta diketahui oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Gaungnya bergema hingga ke mancanegara. Ini semua membuat rakyat Indonesia menjadi semakin simpati kepada Jokowi.

Itulah sebagian alasan mengapa sekarang hampir sebagian besar rakyat Indonesia berharap Jokowi kelak bisa memimpin negeri ini.


Eman Sulaeman Nasim, Pengajar FISIP UI, Direktur IndonesiaChannel, Tinggal di DKI Jakarta

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com