Kompas.com - 27/08/2013, 17:55 WIB
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso Kompas.com/SABRINA ASRILWakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat mengagendakan pemanggilan terhadap Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso terkait kunjungannya ke Lapas Sukamiskin dan permohonan remisi para terpidana koruptor. Pemanggilan ini sudah disepakati dalam rapat pleno BK yang dilakukan pada Selasa (27/8/2013).

“BK tadi sudah mengagendakan pemanggilan terhadap pak Priyo,” ujar Ketua BK Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa siang.

Pemanggilan terhadap Priyo akan dilakukan dua pekan mendatang atau pada awal bulan September.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi sebelumnya melaporkan Priyo ke BK DPR karena dinilai melanggar kode etik pimpinan wakil rakyat.

Menurut Koalisi, Priyo melakukan dua tindakan yang melanggar kode etik. Pertama, Priyo merespons surat dari sembilan narapidana yang mewakili seratusan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, yang meminta perlindungan hukum dan hak asasi manusia.

Kedua, Priyo mengunjungi LP Sukamiskin untuk bertemu dengan koleganya di Partai Golongan Karya, Fahd El Farouz, terpidana suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah.

Priyo dituding melakukan enam pelanggaran berdasarkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2011. Keenamnya yaitu dugaan tak mendahulukan kepentingan umum yang dituangkan dalam pasal 2 ayat 1, melampaui batas kewenangannya karena tak membahas tindakannya dengan komisi terkait atau Ketua DPR (pasal 2 ayat 2), dan merendahkan citra anggota Dewan (pasal 3 ayat 1).

Priyo juga dituding melakukan tindakan yang tak mencerminkan institusi (pasal 3 ayat 2), menggunakan jabatan untuk mendapatkan kemudahan terutama saat menerobos Sukamiskin bertemu Fahd (pasal 3 ayat 2), dan tak mencerminkan kewibawaan anggota Dewan (pasal 9 ayat 5).

Trimedya menuturkan secara wewenang tugas, Priyo memang memiliki hak untuk melakuan kunjungan ke Lapas Sukamiskin sebagai salah satu Wakil Ketua DPR yang membawahi bidang politik dan hukum.

“Mungkin yang menyalahi kode etik, soal pertemuan dia (dengan Fahd) itu,” kata Trimedya. Nantinya, BK akan merundingkan pelanggaran apa yang dilakukan Priyo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Nasional
1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

Nasional
Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Nasional
Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X