Kompas.com - 26/08/2013, 15:06 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi KOMPAS. com/Indra AkuntonoMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta semua pemangku kepentingan pemilu ikut mendorong partisipasi warga dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014. Kemendagri akan membantu menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu. Pemerintah daerah juga diminta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pemilu.

“Bersama dengan aparat penyelenggara pemilu, terutama KPU, untuk memberikan partisipasinya. Apa yang diperlukan. Misalnya sosialiasi. Kami memberikan dukungan di tingkat nasional. Pemda untuk mengatur, misalnya anggaran, apa dukungan yang diberikan Pemda,” ujar Gamawan, seusai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilu 2014, Senin (26/8/2013), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Ia mengatakan, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk sosialisasi pemilu dapat disalurkan untuk produksi spanduk, baliho, atau banner. Hanya, kata dia, peran itu harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

“Bisa (menggunakan APBD). Itu kan termasuk upaya sosialisasi. Tapi, harus koordinasi dengan KPU dulu. Jangan sampai dianggap nanti pemerintah intervensi. Koordinasi dan sinkronisasi itu sangat perlu, sinergi antara pemda dan penyelenggara pemilu,” ujar Gamawan.

Ia menegaskan, TNI dan Polri juga harus dilibatkan dalam penyelenggaraan pemilu. Pelibatan itu, katanya, dalam hal pengamanan kampanye, pendistribusian dan pengamanan perlengkapan suara. Gamawan menyayangkan partisipasi pemilih dalam pemilu semakin turun setiap penyelenggaraan pemilu.

“Terjadi penurunan partisipasi masyarakat setiap penyelenggaraan pemilu. Kami (para pemangku kepentingan penyelenggaraan pemilu) ingin angka partisipasi ini sehingga ada kecenderungan meningkat. Sinergi antara pemangku kepentingan penting untuk mengangkat itu,” ujar Gamawan.

Tetapi, dia mengatakan, belum ada kesimpulan yang pasti mengenai penyebab merosotnya kesadaran dan keinginan warga untuk menggunakan hak pilihnya. “Belum ada penelitian yang menjelaskan,” ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengungkapkan, pada pemilu pertama Indonesia di era reformasi, yaitu Pemilu 1999, partisipasi pemilih mencapai 92,74 persen. Angka itu menurun pada Pemilu 2004 menjadi 84,07 persen. Pada Pemilu 2009, partisipasi terus merosot menjadi hanya 71 persen.

Fenomena turunnya partisipasi pemilih juga terjadi di pemilihan kepala daerah (pilkada). “Pada pilkada 2013 ini, tingkat partisipasi politik masyarakat berkisar antara 50 hingga 70 persen. Bahkan ada yang hanya 50 persen,” lanjut Gamawan.

Dia meminta semua pemangku kepentingan pemilu, mulai dari penyelenggara, pemerintah daerah, bahkan hingga TNI dan Polri ikut berpartisipasi meningkatkan demokratisasi pemilu. Dengan demikian, katanya, masyarakat bersedia menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan.

“Sehingga dari Pemilu 2014 nanti, kita dapat menghasilkan wakil rakyat yang memiliki legitimasi yang kuat,” kata Gamawan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X