Presiden: Mesir Membaik, Belum Perlu Evakuasi WNI

Kompas.com - 23/08/2013, 19:26 WIB
Para pendukung Muhammad Mursi di kota Alexandria turun ke jalan mengecam penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan Mesir yang menewaskan 638 orang dan melukai 4.000 orang lainnya. AFPPara pendukung Muhammad Mursi di kota Alexandria turun ke jalan mengecam penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan Mesir yang menewaskan 638 orang dan melukai 4.000 orang lainnya.
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku sudah berkomunikasi dengan duta besar RI di Kairo mengenai situasi Mesir belakangan ini. Dari hasil pembicaraan tersebut, Presiden menerima laporan kalau kondisi di Mesir sudah membaik dan terkendali.

"Alhamdulillah, sebenarnya dua, tiga hari ini keadaan di Kairo jauh membaik. Bahkan, situasinya dalam pengendalian yang baik," kata Yudhoyono di halaman Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (24/8/2013).

Oleh karena itulah, menurut Kepala Negara, pemerintah merasa belum perlu untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Mesir, terutama para mahasiswa. "Tapi sekali lagi alhamdulillah keadaan membaik. Sampai hari ini tampaknya belum ada keperluan pemerintah melakukan evakuasi atas WNI, terutama mahasiswa," ujarnya.

Meskipun demikian, kata Presiden, pemerintah tetap akan membantu mahasiswa yang ingin pulang ke Indonesia. Namun, jika situasi memburuk, menurut Presiden, pemerintah bisa langsung mengevakuasi WNI yang berada di Mesir seperti saat mengevakuasi WNI dari Libya dan Tunisia.

Sebelumnya, Presiden sudah menginstruksikan kepada perwakilan RI di Mesir untuk menjaga seluruh WNI. Presiden juga meminta seluruh WNI tidak ikut campur dan tidak berpihak kepada pihak mana pun yang berkonflik di Mesir.

Pada Jumat ini, Presiden kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak dalam posisi mencampuri urusan dalam negeri Mesir. Kendati demikian, Indonesia berharap agar permasalahan di sana bisa diselesaikan secara damai menuju rekonsiliasi nasional.

"Kemudian bisa dicegah jatuhnya korban jiwa yang semestinya bisa dicegah. Dan kami, baik Malaysia dan Indonesia, tentu tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri Mesir," ujarnya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X