Kompas.com - 20/08/2013, 16:39 WIB
Anggota TNI melakukan penjagaan pascakebakaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Labuhan Ruku di Kabupaten Batu Bara, Sumut, Senin (19/8/2013). Lapas dibakar saat kerusuhan antara sipir dan narapidana yang mengakibatkan 30 narapidana melarikan diri. TRIBUN MEDAN / DEDY SINUHAJIAnggota TNI melakukan penjagaan pascakebakaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Labuhan Ruku di Kabupaten Batu Bara, Sumut, Senin (19/8/2013). Lapas dibakar saat kerusuhan antara sipir dan narapidana yang mengakibatkan 30 narapidana melarikan diri.
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengaku menantikan masukan positif terkait solusi buruknya tata kelola lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Amir menyatakan siap dikritik habis-habisan asalkan kritik tersebut diikuti dengan solusi untuk memperbaiki pengelolaan lapas di seluruh Indonesia.

Amir menjelaskan, tata kelola lapas di Indonesia merupakan problematika yang sangat pelik. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum mampu memisahkan hukuman penjara untuk narapidana narkoba, baik pengguna, pecandu, maupun pengedar.

"Saya sebetulnya lebih merindukan solusi dari teman-teman di Senayan (DPR) ini," kata Amir seusai menghadiri rapat paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Amir memberi contoh keberadaan lapas di Sumatera Utara yang bergejolak. Seluruh lapas di Sumatera Utara, kata Amir, sekitar 62 persennya dihuni oleh narapidana kasus narkotika. Padahal, dari jumlah tersebut, sebanyak 80 persennya adalah narapidana yang dianggap tak perlu mendekam di penjara karena cukup menjalani rehabilitasi ketergantungan narkotika.

Akan tetapi, Amir melanjutkan, dalam Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur hukuman minimal yang cukup tinggi, bahkan ditambah hukuman denda minimal sebesar Rp 600 juta. Aturan itu yang dianggap Amir menjadi salah satu pemicu membeludaknya penghuni lapas di Sumatera Utara dan di seluruh Indonesia.

"Saya tidak pernah keberatan teman-teman di Senayan marah. Tapi, sekali lagi, di samping marah, berikan kami solusi. Mungkin ada pemikiran melakukan revisi terhadap UU itu sehingga sejak awal, sudah jelas siapa ke penjara, siapa ke panti rehabilitasi," ujarnya.

Sebelumnya, Amir sempat menantang DPR untuk melakukan revisi pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Amir menjelaskan, revisi pada UU tersebut perlu dilakukan karena ada tumpang tindih dalam penanganan terpidana pada kasus narkoba.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

Nasional
Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Nasional
Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Nasional
DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Nasional
RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

Nasional
Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Nasional
Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

Nasional
Mahfud MD Ingatkan Kepala Daerah Hindari Perilaku Koruptif

Mahfud MD Ingatkan Kepala Daerah Hindari Perilaku Koruptif

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Memperlambat Investasi

Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Memperlambat Investasi

Nasional
Saat Pimpinan dan Anggota DPR Jadi Relawan Penelitian Vaksin Nusantara

Saat Pimpinan dan Anggota DPR Jadi Relawan Penelitian Vaksin Nusantara

Nasional
Vaksin Nusantara Diklaim Karya Anak Bangsa, tetapi Komponennya Impor

Vaksin Nusantara Diklaim Karya Anak Bangsa, tetapi Komponennya Impor

Nasional
BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X