Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Radio "KanalKPK" Dipersiapkan untuk Sambut Pemilu 2014

Kompas.com - 17/08/2013, 17:17 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Radio streaming "KanalKPK" yang diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Sabtu (17/8/2013), diharapkan bermanfaat dalam menyambut perhelatan politik terbesar, yakni Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Radio "KanalKPK" dapat menjadi media penyampaian pesan mengenai pelaksanaan Pemilu yang berintegritas dan jauh dari unsur korupsi.

"Ini sangat relevan atau bermanfaat untuk menyongsong Pilpres. KPK bersama-sama yang lainnya, akan membangun pemilu berintegritas," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja saat meresmikan Radio "KanalKPK", di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Ke depannya, menurut Adnan, program "KanalKPK" akan dikemas semenarik mungkin dengan menyelipkan materi kampanye antikorupsi. Misalnya, mengampanyekan agar tidak terjadi praktik politik uang (money politic) yang kerap mewarnai pemilu.

"Radio KPK tidak hanya mengampanyekan program KPK tapi juga bagaimana nanti dalam pilpres, tidak ada money politic," tambah Juru Bicara KPK Johan Budi.

Wakil Ketua KPK lainnya, Bambang Widjojanto, mengungkapkan, dengan Radio "KanalKPK" ini, virus-virus antikorupsi dapat menyebar secara lebih luas. Bersama radio ini, KPK akan menjadi bagian penting dalam mengawasi Pemilu 2014 mendatang.

"Tidak mungkin pemilu mendatang jika tidak ada sistem radio, sistem informasi yang bisa berkomunikasi secara masif (luas). Inilah bukti kontribusi KPK kepada bangsa," ujar Bambang.

Radio "KanalKPK" mulai mengudara sejak hari ini, tepatnya pukul 09.55 WIB, bersamaan dengan waktu detik-detik Proklamasi dibacakan pada 68 tahun silam. Radio berbasis website tersebut dapat diakses melalui laman www.kpk.go.id/streaming.

Selanjutnya, "KanalKPK" akan menyajikan siaran langsung streaming selama empat jam, mulai pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB. Program radio ini akan menginformasikan kinerja KPK serta produk-produk KPK, kampanye antikorupsi, hingga laporan seputar kasus-kasus korupsi.

Radio "KanalKPK" juga terbuka sebagai penyedia konten siaran untuk radio komunitas, satelit/jaringan, dan radio swasta lainnya. Selain itu, radio ini menerima konten dari radio komunitas dan jaringan antikorupsi untuk memperkaya konten siarannya.

Menurut Bambang, KPK telah bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia serta radio-radio di daerah untuk memperluas lingkup siaran. Nantinya, ada program "KanalKPK" yang akan disiarkan di radio-radio tersebut.

Ke depannya, "KanalKPK" akan dilengkapi dengan video dan gambar. Keberadaan Radio "KanalKPK" ini pun diharapkan dapat menjawab harapan publik agar KPK bisa hadir di semua wilayah Indonesia.

"Setiap bulan kami menerima undangan daerah untuk datang ke sana. Mereka ingin bertemu dengan kita, dialog dengan KPK, berbagi informasi soal membangun Indonesia bebas korupsi, tapi karena kesibukan kami, melalu radio inilah salah satu cara efektif untuk menyapa mereka," ujar Adnan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com