Kompas.com - 17/08/2013, 17:17 WIB
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi (kanan) melakukan siaran perdana pada peluncuran Radio KOMPAS.COM/ICHA RASTIKAJuru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi (kanan) melakukan siaran perdana pada peluncuran Radio "KanalKPK", di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (17/8/2013).
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Radio streaming "KanalKPK" yang diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Sabtu (17/8/2013), diharapkan bermanfaat dalam menyambut perhelatan politik terbesar, yakni Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Radio "KanalKPK" dapat menjadi media penyampaian pesan mengenai pelaksanaan Pemilu yang berintegritas dan jauh dari unsur korupsi.

"Ini sangat relevan atau bermanfaat untuk menyongsong Pilpres. KPK bersama-sama yang lainnya, akan membangun pemilu berintegritas," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja saat meresmikan Radio "KanalKPK", di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Ke depannya, menurut Adnan, program "KanalKPK" akan dikemas semenarik mungkin dengan menyelipkan materi kampanye antikorupsi. Misalnya, mengampanyekan agar tidak terjadi praktik politik uang (money politic) yang kerap mewarnai pemilu.

"Radio KPK tidak hanya mengampanyekan program KPK tapi juga bagaimana nanti dalam pilpres, tidak ada money politic," tambah Juru Bicara KPK Johan Budi.

Wakil Ketua KPK lainnya, Bambang Widjojanto, mengungkapkan, dengan Radio "KanalKPK" ini, virus-virus antikorupsi dapat menyebar secara lebih luas. Bersama radio ini, KPK akan menjadi bagian penting dalam mengawasi Pemilu 2014 mendatang.

"Tidak mungkin pemilu mendatang jika tidak ada sistem radio, sistem informasi yang bisa berkomunikasi secara masif (luas). Inilah bukti kontribusi KPK kepada bangsa," ujar Bambang.

Radio "KanalKPK" mulai mengudara sejak hari ini, tepatnya pukul 09.55 WIB, bersamaan dengan waktu detik-detik Proklamasi dibacakan pada 68 tahun silam. Radio berbasis website tersebut dapat diakses melalui laman www.kpk.go.id/streaming.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selanjutnya, "KanalKPK" akan menyajikan siaran langsung streaming selama empat jam, mulai pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB. Program radio ini akan menginformasikan kinerja KPK serta produk-produk KPK, kampanye antikorupsi, hingga laporan seputar kasus-kasus korupsi.

Radio "KanalKPK" juga terbuka sebagai penyedia konten siaran untuk radio komunitas, satelit/jaringan, dan radio swasta lainnya. Selain itu, radio ini menerima konten dari radio komunitas dan jaringan antikorupsi untuk memperkaya konten siarannya.

Menurut Bambang, KPK telah bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia serta radio-radio di daerah untuk memperluas lingkup siaran. Nantinya, ada program "KanalKPK" yang akan disiarkan di radio-radio tersebut.

Ke depannya, "KanalKPK" akan dilengkapi dengan video dan gambar. Keberadaan Radio "KanalKPK" ini pun diharapkan dapat menjawab harapan publik agar KPK bisa hadir di semua wilayah Indonesia.

"Setiap bulan kami menerima undangan daerah untuk datang ke sana. Mereka ingin bertemu dengan kita, dialog dengan KPK, berbagi informasi soal membangun Indonesia bebas korupsi, tapi karena kesibukan kami, melalu radio inilah salah satu cara efektif untuk menyapa mereka," ujar Adnan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

Nasional
BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Nasional
Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.