Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Alasan Gita Wirjawan Ikut Konvensi Demokrat?

Kompas.com - 13/08/2013, 16:32 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengaku siap maju sebagai peserta konvensi capres Partai Demokrat. Kesiapan Gita itu sudah disampaikan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan tawaran kepadanya perihal konvensi.

Apa alasan yang membuat Gita siap maju sebagai salah satu kandidat capres? "Ini bukan siapa yang menang nanti. Tapi konvensi ini tentang bagaimana memberikan semangat demokrasi. Konvensi ini harus membuahkan sosok pemimpin yang bisa membanggakan kita semua dan anak cucu kita nanti," ujar Gita saat dijumpai Kompas.com di studio Kompas TV, Selasa (13/8/2013).

Hal lain, lanjut Gita, konvensi Partai Demokrat ini juga diyakini bisa menghasilkan pemimpin yang bisa mengatasi persoalan kesejahteraan di dalam suasana demokrasi dan pluralisme yang dimiliki negeri ini. "Akhirnya saya justru merasa, penduduk Indonesia itu ada 250 juta. Artinya bukan dilihat 250 juta ini bisa memilih saja, tapi mereka juga bisa dipilih. Semakin banyak stok kandidat yang ditampilkan, itu akan semakin menopang semangat demokrasi,” papar Gita.

Lulusan Harvard University ini mengaku tak gentar jika harus berhadapan dengan para kandidat capres dari partai lain yang sudah lebih dulu mendeklarasikan diri, seperti Prabowo Subianto, Wiranto, dan Aburizal Bakrie.

"Saya kagumi mereka semua dan mereka mempunyai kualitas yang luar biasa. Tapi justru itulah keindahan demokrasi, siapa saja boleh bertanding dengan sehat," kata Gita.

Tak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini menjelang perhelatan konvensi. Gita mengaku hari-harinya kini lebih diisi dengan diskusi-diskusi informal dengan sejumlah kerabatnya untuk memantapkan langkahnya maju sebagai salah satu kandidat capres.

Majelis Tinggi Partai Demokrat sudah mendekati 11 nama yang dinilai potensial menjadi capres. Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, membeberkan sembilan orang di antaranya. Menurut Ruhut, hanya ada dua nama yang berasal dari kalangan internal Partai Demokrat, yaitu Wakil Ketua Majelis Tinggi Marzuki Alie dan anggota Dewan Pembina, Pramono Edhie Wibowo, yang sempat menjadi KSAD.

Sisanya diisi oleh para tokoh yang pernah atau masih memimpin lembaga negara atau pengusaha. "Selain Marzuki Alie dan Pramono, ada Irman Gusman (Ketua DPD), Chairul Tanjung (pimpinan Trans Corp), Dahlan Iskan (Menteri BUMN), Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan), Mahfud MD (mantan Ketua MK), Djoko Santoso (mantan Panglima TNI), dan Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI)," ujar Ruhut saat dihubungi, Senin (12/8/2013).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com