Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemen PAN-RB: Sidak PNS, Itu Cara Lama

Kompas.com - 12/08/2013, 10:43 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menilai pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa instansi pemerintah merupakan cara lama yang sudah tidak digunakan lagi. Sejak diberlakukannya PP No 53 Tahun 2010, kewenangan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait disiplin pegawai negeri sipil (PNS) diserahkan kepada instansi masing-masing.

"Sidak itu cara-cara lama. Dulu kita memang melakukan itu. Itu pun bukan sidak, tapi silaturahim," jelas Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kemen PAN-RB M Imanuddin di Jakarta, Senin (12/8/2013).

Selain itu, Imanuddin mengatakan, disiplin dan etos kerja PNS tidak kalah dengan pegawai swasta sehingga sidak tidak lagi diperlukan. Menurutnya, jika ada PNS yang tidak masuk, bukan berarti mereka membolos, melainkan kemungkinan bisa sakit, cuti, atau kendala lainnya.

"Kalau dia izin ke atasannya untuk tidak masuk karena suatu alasan yang sah, ya boleh-boleh saja," ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Kinerja Deputi SDM Kemen PAN dan RB Yayuk mengatakan, sejak diberlakukannya PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, pengawasan terhadap dispilin dan etos kerja PNS sudah diserahkan kepada instansi masing-masing.

"Terakhir yang melakukan sidak itu Pak Taufik (Effendi)," ujarnya.

Taufik Effendi adalah Menteri PAN yang menjabat pada kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009.

Dengan demikian, tanpa sidak, Kemen PAN-RB hanya melakukan pengawasan secara pasif yang diperoleh melalui laporan-laporan yang diberikan oleh instansi-instansi pemerintah.

Dalam menentukan cuti bersama Lebaran, Kemen PAN-RB bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga berusaha meminimalisasi kemungkinan PNS menambah jatah libur. Berdasarkan keputusan tiga kementerian tersebut, pemerintah menetapkan cuti bersama selama tiga hari, yakni tanggal 5, 6, dan 7 Agustus 2013 dan masuk kerja pada tanggal 12 Agustus 2013.

"Kami membuat supaya libur itu tidak ada hari kejepit. Liburnya juga sudah cukup lama, 9 hari," tambah Yayuk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com