PT KAI Akui Daya Tampung Stasiun Senen Minim

Kompas.com - 06/08/2013, 23:41 WIB
Calon penumpang kereta menunggu di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2013). Calon penumpang di stasiun ini kerap datang terlalu awal sehingga harus menunggu lama di stasiun. KOMPAS.com/ALSADAD RUDICalon penumpang kereta menunggu di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2013). Calon penumpang di stasiun ini kerap datang terlalu awal sehingga harus menunggu lama di stasiun.
|
EditorErvan Hardoko

JAKARTA, KOMPAS.com — Sugeng Priyono, Kepala Humas Pusat PT KAI, mengakui pihaknya belum mempunyai daya tampung yang cukup untuk penumpang apabila terjadi lonjakan besar seperti di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.

"Kami dari PT KAI ini tidak memfasilitasi ruang publik yang cukup menurut perhitungan kami. Dengan kapasitas angkut yang ada sesuai dengan jadwal." kata Sugeng kepada Kompas.com, di halaman Stasiun Senen, Selasa (6/8/2013) malam.

Sugeng mengatakan, sebenarnya tidak perlu terjadi kepadatan penumpang karena semua kereta api memiliki selisih jadwal keberangkatan yang cukup lama.

"Itu (keberangkatan kereta api) selisihnya 40 menit, 50 menit. Tapi kita tetap tidak bisa menolak penumpang yang datang awal," kata Sugeng.

Sugeng mengimbau, para penumpang sebaiknya tidak datang terlalu awal ke stasiun untuk menghindari penumpukan penumpang yang berujung ketidaknyamanan.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada H-2 Idul Fitri, masih terlihat kepadatan penumpang di Stasiun Senen. Kepadatan itu terlihat dari antrean panjang penumpang di depan pos pemeriksaatan tiket tujuan Jawa Tengah atau Jawa Timur. 

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di World Economic Forum, Jokowi Banggakan UU Cipta Kerja

Di World Economic Forum, Jokowi Banggakan UU Cipta Kerja

Nasional
Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X