Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Ali Sadikin Malah Lebih Galak daripada Basuki

Kompas.com - 05/08/2013, 16:27 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis



JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden RI periode 2004-2009 M Jusuf Kalla (JK) menilai tindakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat, sudah tepat. Dia menilai memang perlu pemimpin yang tegas dan keras untuk membenahi Jakarta. Dia meminta ketegasan Basuki tidak dipolitisasi.

"Masak orang tegas harus dipolitisasi, apalagi menghadapi preman, memangnya harus tersenyum? Tidak bisa. Harus galak," tegas JK di Kantor Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jakarta, Senin (5/8/2013).

Dia mengingatkan, mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin lebih keras dibanding Basuki. Namun, katanya, keberhasilan Ali selalu dikenang dengan baik.

"Kalau kita lihat, kepemimpinan Jakarta yang selalu dikenang orang, Ali Sadikin. Dia kan selalu keras, dan orang menerimanya kemudian. Tapi, memang setelahnya baru diterima. Ali Sadikin lebih galak sedikit dibanding Ahok," tuturnya.

Ketika ditanyakan mengenai apakah gaya kepemimpinan Basuki sudah tepat, Ketua DMI ini mengatakan, memang perlu pemimpin yang bisa memimpin dengan cara lembut dan keras sekaligus di Jakarta. Hanya, JK mengingatkan, pemimpin tidak boleh melulu menggunakan sikap yang keras. Yang utama, lanjutnya, pemimpin harus mampu memberi pengertian kepada anak buah dan masyarakatnya mengenai hal-hal yang terjadi atau keputusan-keputusan tertentu.

"Jangan keras melulu, nanti tabrakan kiri kanan. Harus pada waktunya. Tidak boleh selalu lembut atau dikerasin terus, nanti anak buah melawan atau menjadi tidak jelas aparatnya. Yang paling pokok pemimpin memberikan pengertian pada masyarakat dan bawahan apa yang terjadi," tambahnya.

JK sendiri menilai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki sudah termasuk pasangan pemimpin yang ideal.

"Keduanya tidak keras dan tidak lembut, jadi saling mengisi," tutur JK.

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana.
Perseteruan antara Basuki dan anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung terjadi terkait upaya Pemprov DKI Jakarta menertibkan PKL di Tanah Abang. Polemik keduanya semakin memanas saat Lulung meminta Basuki melakukan tes kejiwaan. Basuki pun didemo Gerakan Rakyat Jakarta Jahit Mulut (Rajjam) Ahok. Lulung membantah bila gerakan Rajjam Ahok bergerak atas perintahnya.

Sementara itu, Basuki membantah telah menuding Haji Lulung terlibat atau melindungi PKL di Tanah Abang sehingga jumlahnya terus menjamur. Ia meminta semua pihak berhati-hati dan tak keliru mengartikan perkataannya. Di tengah polemik yang berlarut-larut ini, ternyata usulan Pemprov DKI lambat laun mulai diterima para PKL. Mulai Kamis (1/8/2013) ini, puluhan pedagang mulai mendaftar untuk pindah ke Blok G Pasar Tanah Abang. Namun, mereka minta relokasi dilakukan setelah Lebaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan Lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan Lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com