Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dekat dengan SBY, Putut Bisa Bernasib seperti Timur Pradopo

Kompas.com - 02/08/2013, 12:33 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eva K Sundari menyebut Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayu Seno sebagai calon terkuat pengganti Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Menurut Eva, Putut berpeluang besar karena memiliki kedekatan personal dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1984 ini sempat menjadi ajudan Presiden pada periode 2004-2009.

Meski Putut masih jenderal bintang dua, Eva memperkirakan kenaikan pangkatnya bisa dipercepat oleh Presiden SBY. Pasalnya, manuver percepatan kenaikan pangkat juga pernah dilakukan Presiden SBY saat memilih Jenderal (Pol) Timur Pradopo sebagai Kapolri.

"Kita ingat bagaimana Presiden bermanuver memaksakan percepatan kenaikan pangkat Pak Timur sehingga akal-akalan terjadi di luar speed yang ada. Saya khawatir, Presiden akan melakukan hal yang sama untuk Pak Putut yang eks ajudan," kata Eva saat dihubungi pada Jumat (2/8/2013).

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, dirinya berharap Presiden SBY dapat memilih calon Kapolri terbaik. Secara kriteria, Eva memandang figur yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah sosok Kapolri yang tegas pada tindakan intoleran dan premanisme, antikorupsi, akuntabel, dan independen agar tidak mengganggu terselenggaranya seleksi yang terbuka dan fair.

"Potensi terbesar (jadi Kapolri) Pak Putut berdasarkan kedekatan personal. Kalau ada pemaksaan kenaikan pangkat, ya Jenderal (Putut) itu yang jadi," ujarnya.

Untuk diketahui, Putut termasuk perwira dengan karier yang mengilap. Karier kepemimpinan pria berusia 52 tahun ini diawali dengan menjabat Kapolres Situbondo (2000-2001) dan kemudian menjabat sebagai Kapolres Jember selama dua tahun (2001-2003). Setelah itu, Putut kemudian ditarik ke Mapolda Jawa Timur sebagai Korspripim (2003-2004).

Seiring naiknya SBY sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2004, Putut pun ditugaskan sebagai ajudan Presiden selama lima tahun (2004-2009). Naik pangkat sebagai jenderal, Putut ditugasi sebagai Wakapolda Metro Jaya (2009-2011), Kapolda Banten (2011), lalu mendapat pangkat Irjen dan menjabat Kapolda Jawa Barat (2011-2012). Hingga kemudian, pada 31 Oktober 2012, Putut resmi menjadi Kapolda Metro Jaya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo akan memasuki masa pensiun pada Januari 2014. Komisi Kepolisian Nasional membuat penilaian rekam jejak terhadap sembilan perwira tinggi Polri yang dapat dicalonkan menjadi Kapolri. Mereka adalah Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Sutarman, Kepala Lembaga Pendidikan (Kalemdik) Polri Komjen Budi Gunawan, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar, Kepala Divisi Informasi dan Teknologi (IT) Polri Irjen Anis Angkawijaya, Wakil Kabareskrim Polri Irjen Anas Yusuf, Kepala Divisi Hukum (Divkum) Polri Irjen Anton Setiadi, Kepala Badan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Puji Hartanto, Kepala Polda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Seno, dan Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asop) Inspektur Jenderal (Irjen) Badrodin Haiti.

Irjen Badrodin Haiti akan segera naik pangkat menjadi Komjen setelah menggantikan Komjen Oegroseno yang dilantik menjadi Wakapolri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com