Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Anas, Denny JA Pakai Dana Pribadi

Kompas.com - 01/08/2013, 20:54 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Konsultan politik Denny Januar Ali diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anas Urbaningrum terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Jawa Barat. Pemeriksaan difokuskan pada proses Kongres Partai Demokrat tahun 2010 di Bandung, Jawa Barat.

"Banyak yang ditanya (penyidik). Tapi yang terpenting memang soal sumber dana (pemenangan Anas di kongres)," kata Denny seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2013) petang.

Denny datang pukul 10.00 WIB. Saat tiba, Denny tidak berkomentar kepada wartawan.

Kepada penyidik, Denny mengaku tidak meminta dana kepada Anas untuk menjalankan banyak program pemenangan Anas sebagai Ketua Umum DPP Demokrat. Alasannya adalah pertemanan.

"Saya katakan yang sebenarnya bahwa dana itu adalah dana saya pribadi karena Anas datang kepada saya selaku teman minta dibantu dan saya membantu sebagai teman dengan dana saya sendiri," kata Denny.

Ketika ditanya berapa dana yang ia habiskan, Denny tidak mau menyebut. Menurut dia, jumlahnya tidak besar. "Tapi cukup efektif. Justru di situ seninya. Saya sudah katakan kepada KPK berapa jumlahnya. Di luar itu saya tidak tahu-menahu," ucap pimpinan lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia.

Seperti diberitakan, belakangan ini KPK memeriksa saksi-saksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kongres Demokrat. Diduga, ada aliran dana dari proyek di BUMN ke kongres.

Di persidangan, M Nazaruddin menyebut ada aliran dana Hambalang ke Anas. Menurut Nazaruddin, Anas membagi-bagikan hampir 7 juta dollar AS kepada sejumlah dewan pimpinan cabang. Uang 7 juta dollar AS itu disebut berasal dari Adhi Karya selaku pelaksana proyek Hambalang.

Anas sudah membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan tidak ada politik uang untuk mengalahkan dua pesaingnya ketika kongres, yakni Marzuki Alie dan Andi Mallarangeng.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com