Kompas.com - 01/08/2013, 13:09 WIB
Terdakwa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan penanggulangan flu burung, Ratna Dewi Umar menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (27/5/2013). Persidangan itu dijadwalkan untuk mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. KOMPAS/RIZA FATHONITerdakwa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan penanggulangan flu burung, Ratna Dewi Umar menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (27/5/2013). Persidangan itu dijadwalkan untuk mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan (sekarang Kementerian Kesehatan), Ratna Dewi Umar, dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara. Ia dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam empat proyek pengadaan di Depkes pada 2006-2007.

Tuntutan tersebut dibacakan tim Jaksa Penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (1/8/2013).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ratna Dewi Umar pidana penjara selama lima tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Terdakwa tetap ditahan dan ditambah pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan," ujar Jaksa Kresno Anto Wibowo.

Ratna dianggap bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) atau kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam empat proyek pengadaan di Menkes. Proyek pertama, pengadaan alat kesehatan dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung tahun anggaran 2006 di Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik.

Proyek kedua, penggunaan sisa dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2006 pada Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes.

Proyek ketiga, pengadaan peralatan kesehatan untuk melengkapi rumah sakit rujukan penanganan flu burung dari DIPA anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perubahan tahun anggaran 2007.

Keempat, pengadaan reagen dan consumable penanganan virus flu burung dari DIPA APBN-P tahun anggaran 2007. Ratna disebut melakukan pengaturan perusahaan yang menjadi pelaksana proyek-proyek tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Perbuatan terdakwa selaku KPA sekaligus PPK merupakan intervensi kepada panitia. Demikian juga arahan terdakwa dengan memerintahkan tunjuk langsung," kata Jaksa Atty Noviyanty.

Perbuatan Ratna dianggap telah menguntungkan korporasi yakni PT Rajawali Nusindo, PT Prasasti Mitra, PT Airindo Sentra Medika, PT Fondaco Mitratama, PT Kartika Sentamas, PT Heltindo Internasional, PT Kimia Farma Trading, PT Bhineka Usada Raya, dan PT Cahaya Prima Cemerlang.

Ratna dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU 31/1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan primer.

Akibat perbuatannya, negara diduga mengalami kerugian senilai Rp 50,44 miliar.

Ratna dan tim penasihat hukumnya akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan. "Saya akan membuat sendiri Yang Mulia. Penasihat hukum juga sendiri yang mulia," kata Ratna.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Siapkan Kader untuk Capres 2024: Presiden PKS hingga Gubernur NTB dan Sumbar

PKS Siapkan Kader untuk Capres 2024: Presiden PKS hingga Gubernur NTB dan Sumbar

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Segera Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan

Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Segera Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan

Nasional
ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

Nasional
154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

Nasional
Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Nasional
Ketua Komisi X Dorong Mahasiswa Kedokteran Jadi Vaksinator untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua Komisi X Dorong Mahasiswa Kedokteran Jadi Vaksinator untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunggu Banyak Pihak

Kementerian PPPA Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunggu Banyak Pihak

Nasional
Ini Motif Praktik Penyiksaan oleh Aparat Menurut Catatan Kontras

Ini Motif Praktik Penyiksaan oleh Aparat Menurut Catatan Kontras

Nasional
Komnas Perempuan Usul agar Peran Pemantauan Lembaga HAM Diperkuat

Komnas Perempuan Usul agar Peran Pemantauan Lembaga HAM Diperkuat

Nasional
Menko PMK: Pandemi Jadikan Kita Kuasai Pembelajaran Virtual

Menko PMK: Pandemi Jadikan Kita Kuasai Pembelajaran Virtual

Nasional
Kontras Temukan 80 Kasus Penyiksaan dan Penghukuman Kejam dalam Satu Tahun Terakhir

Kontras Temukan 80 Kasus Penyiksaan dan Penghukuman Kejam dalam Satu Tahun Terakhir

Nasional
Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Nasional
Pengisian Posisi Wakil Panglima TNI Dinilai Tak Urgen

Pengisian Posisi Wakil Panglima TNI Dinilai Tak Urgen

Nasional
Sekjen Parpol Koalisi Pemerintahan Bertemu, Bahas RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas hingga Silaturahmi

Sekjen Parpol Koalisi Pemerintahan Bertemu, Bahas RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas hingga Silaturahmi

Nasional
Jokowi: Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kesamaan Frekuensi

Jokowi: Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kesamaan Frekuensi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X